KOTA GORONTALO — Penambahan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada konsiderans menimbang menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat yang digelar di aula Kanwil Kemenkum Gorontalo. Peserta juga membedah bagian dasar hukum yang perlu diperbarui.
Pada konsiderans mengingat, pembahasan mencakup pencantuman PMK Nomor 100 Tahun 2025. Aturan itu menggantikan rujukan lama, yakni PMK Nomor 231/PMK.05/2022.
Rancangan yang dimatangkan berupa peraturan gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, memaparkan bahwa penyusunan rancangan perubahan telah melalui sejumlah tahapan. Prosesnya dimulai dengan diskusi kelompok terpumpun pada 16 Oktober 2026.
Diskusi menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perangkat daerah yang terdampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18, 19, dan 20 turut hadir.
Menurut Sukril, tahapan berikutnya adalah fasilitasi dan sosialisasi perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023. Narasumbernya berasal dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymond JH Takasenseran, menyebut penyesuaian regulasi diperlukan agar kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
“Dengan penyempurnaan ini, pelaksanaan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Raymond Takasenseran, Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, dalam rapat harmonisasi.
Raymond menambahkan, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi daerah dengan perkembangan regulasi serta mendukung pengelolaan keuangan yang baik.
Hasil harmonisasi akan menjadi dasar penyesuaian rancangan bersama Biro Hukum Pemprov Gorontalo. Setelah itu, rancangan disampaikan ke tahap berikutnya.
Perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023 diharapkan memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemprov Gorontalo juga menargetkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan lewat aturan baru ini.