Pemprov Gorontalo Tetapkan UMP 2027 Rp 3.748.000, Naik 10,07 Persen dan Tertinggi di Sulawesi, Berlaku 1 Januari 2027

Penulis: Saiful  •  Minggu, 22 November 2026 | 17:02:31 WIB
Pemprov Gorontalo menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.748.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2027.

GORONTALO — Selisih kenaikan UMP mencapai Rp342.856 dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp3.405.144. Besaran baru juga melampaui Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo 2026 yang tercatat Rp3.746.312. Perbandingan antarprovinsi di Sulawesi memakai data pembanding per 21 November 2026.

Pengusaha Dilarang Bayar di Bawah UMP, Penangguhan Tetap Dibuka

Diktum keputusan gubernur menegaskan bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang ditetapkan.

Pemerintah tetap memberi ruang bagi perusahaan yang belum sanggup memenuhinya. Perusahaan bersangkutan dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur. Syaratnya, pemohon melampirkan kesepakatan bipartit dan hasil audit eksternal.

Apa Saja yang Jadi Pertimbangan Penetapan UMP 2027?

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., menyebut angka tersebut lahir dari pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

”Penetapan UMP ini telah mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, hingga menyerap aspirasi dari unsur pengusaha maupun serikat pekerja,” ujar Wardoyo dalam keterangan resminya.

Pemerintah daerah menyatakan kebijakan ini diambil untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, tanpa mengesampingkan keberlangsungan iklim dunia usaha.

Bagaimana Nasib Usaha Mikro dan Usaha Kecil?

Usaha Mikro dan Usaha Kecil dikecualikan dari ketentuan UMP. Pengupahan di sektor ini diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi dan Pengawasan di Lapangan Jadi Langkah Berikutnya

Pemprov Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi berkomitmen mengawal pelaksanaan UMP 2027 lewat sosialisasi masif dan pengawasan langsung di perusahaan.

Pemerintah berharap langkah ini menjaga hubungan industrial tetap harmonis, mendongkrak daya beli masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang produktif di Bumi Serambi Madinah.

Reporter: Saiful
Sumber: harianpost.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top