GORONTALO — Pemprov Gorontalo tidak ingin kecolongan. Melalui surat edaran yang diteken pekan lalu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta bergerak cepat menyiapkan infrastruktur air, logistik, dan sistem peringatan dini sebelum kekeringan meluas.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbuddin Buata, mengatakan edaran tersebut menjadi pedoman teknis bagi pemda dalam melakukan mitigasi. "Surat edaran ini merupakan langkah antisipatif agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan," kata Syahbuddin di Gorontalo, Senin (20/7/2026).
Salah satu instruksi paling konkret dalam edaran itu adalah optimalisasi infrastruktur pengelolaan air. Pemkab dan Pemkot diminta memastikan embung, waduk, saluran irigasi, serta fasilitas air bersih berfungsi maksimal untuk menjaga pasokan selama musim kemarau.
Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih sejak sekarang. "Dengan persiapan yang matang, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih," ujar Syahbuddin.
Edaran tersebut juga menyoroti pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemda diminta memperkuat patroli di kawasan rawan karhutla serta mengedukasi warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini dinilai krusial mengingat Gorontalo memiliki sejumlah titik rawan kebakaran yang kerap muncul saat kemarau panjang.
Warga pun diimbau untuk segera melapor kepada pemerintah setempat jika menemukan titik api atau indikasi kekeringan. "Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat, kita berharap Gorontalo dapat melewati musim kemarau tahun ini dengan aman," pungkas Syahbuddin.
Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. Pemda diinstruksikan memitigasi sektor tersebut guna mengantisipasi penurunan produktivitas akibat penyusutan debit air. Posko Siaga Darurat Bencana juga diminta diaktifkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor jika kondisi darurat terjadi.
Seluruh kepala daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada Gubernur melalui BPBD Gorontalo. Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya.