GORONTALO — Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat akan memakai alat AI dari Google untuk merekomendasikan bagian mana yang perlu disensor dalam dokumen permintaan Freedom of Information Act (FOIA). Langkah ini menyasar dokumen yang mencakup lebih dari 10 persen permintaan FOIA, sekitar 100.000 hingga 140.000 berkas, dan ditargetkan berjalan penuh pada akhir September. Rencana ini memicu kekhawatiran bahwa AI justru bisa memperbanyak informasi yang disembunyikan dari publik.
Badan Perlindungan Bea dan Cukai AS (US Customs and Border Protection), yang berada di bawah DHS, akan memakai perangkat AI Google untuk memberi rekomendasi kepada petugas FOIA soal bagian mana yang harus disensor. Dokumen internal yang dilihat The Washington Post dan ditemukan di GitHub mengungkap rencana kerja sama ini.
Setelah AI memberi rekomendasi, pegawai DHS tetap meninjau setiap kasus untuk memastikan pemohon menerima informasi yang disebut dokumen itu sebagai "akurat dan lengkap". Frasa tersebut jadi menarik karena proses redaksi justru berpotensi memangkas isi dokumen.
"[A]utomasi ini diharapkan secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan," demikian bunyi deskripsi proyek dalam dokumen tersebut.
DHS menargetkan AI menangani dokumen yang mencakup lebih dari 10 persen total permintaan FOIA. Jumlahnya berkisar 100.000 sampai 140.000 berkas. Target operasional penuh dipatok pada akhir September.
Angka itu menempatkan AI bukan sebagai alat bantu kecil, melainkan bagian inti alur kerja permintaan informasi publik di salah satu kementerian terbesar AS.
Riset The Washington Post menemukan sejumlah instansi lain sudah memakai atau sedang mengembangkan alat AI untuk keperluan serupa. Departemen Dalam Negeri (Interior Department) memakai perangkat Microsoft untuk menyensor informasi yang berpotensi masuk kategori attorney-client.
Departemen Kehakiman (DoJ) memakai alat bernama aiWARE buatan Veriton untuk menyensor konten video. Sementara divisi Health and Human Services (HHS) mengembangkan alat sendiri bernama FRED untuk menyensor informasi yang belum teridentifikasi.
"FDA secara bertanggung jawab menjajaki penggunaan AI secara terbatas untuk membantu staf FOIA memproses rekaman lebih efisien," kata seorang juru bicara kepada The Washington Post.
Pemerintah mempromosikan alat ini sebagai cara menghemat waktu. Namun sejumlah pengamat menilai hasilnya bisa sebaliknya: dokumen yang diserahkan ke publik justru makin banyak bagian yang dihitamkan atau hilang.
"Saya pikir kita harus mengawasi pemerintah dengan sangat cermat soal bagaimana mereka memakai AI untuk menyensor rekaman, karena saya rasa ini akan jadi alat yang sangat kuat untuk kerahasiaan," kata seorang pakar FOIA dari University of Florida kepada The Washington Post.
Isu redaksi dokumen sendiri sedang jadi sorotan setelah Departemen Kehakiman AS merilis berkas kasus Epstein. Dalam rilis itu, teks di jutaan dokumen dihitamkan, memicu pertanyaan publik soal seberapa jauh pemerintah menyembunyikan informasi.
Bagi pemohon FOIA, perubahan ini berpotensi memangkas waktu tunggu yang selama ini dikenal panjang. Namun risikonya, AI bisa terlalu agresif menyensor dan menyisakan dokumen yang nyaris kosong.
Mekanisme peninjauan manusia tetap ada, tetapi efektivitasnya bergantung pada seberapa kritis pegawai DHS mengevaluasi rekomendasi AI. Volume 100.000 hingga 140.000 dokumen membuat peninjauan menyeluruh per berkas jadi tantangan tersendiri.
Rencana ini belum menyebut apakah ada audit independen atau mekanisme banding khusus ketika pemohon menilai hasil redaksi AI terlalu banyak menghitamkan isi dokumen.