Pertemuan Xi Jinping dan Trump Perpanjang Gencatan Dagang hingga 10 Januari 2027

Penulis: Sutomo  •  Selasa, 29 September 2026 | 08:36:01 WIB
Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump bertemu untuk membahas perpanjangan gencatan dagang.

GORONTALO — Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan perang dagang hingga 10 Januari 2027, disepakati dalam pertemuan langsung Xi Jinping dan Donald Trump. Kesepakatan itu muncul tanpa terobosan besar, hanya membuka ruang komunikasi politik di tengah persaingan dua model hegemoni yang belum surut.

Trump menjemput dan menunggu Xi tepat saat turun dari pesawat di bandara, sambutan yang jarang diberikan kepada kepala negara lain. Gestur itu dibaca sebagai sinyal betapa pentingnya posisi Tiongkok di mata Washington saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Trump menyatakan kedua negara mewakili sistem yang berbeda, tetapi ikatan antarmasyarakat tetap kokoh dan kondisi hubungan bilateral berjalan baik. Pernyataan itu menunjukkan persaingan keduanya tidak serta-merta menghapus kepentingan ekonomi dan sosial yang sudah terbentuk.

Xi melihat hubungan kedua negara dari sudut pandang sejarah. Ia menyebut Trump memiliki visi "Make America Great Again" untuk membangun kembali kekuatan Amerika Serikat, sementara Tiongkok punya agenda "Great Rejuvenation of the Chinese Nation". Dua slogan itu menggambarkan cerita nasional berbeda dengan tujuan serupa: memperkuat posisi masing-masing di panggung global.

Perpanjangan Gencatan Dagang Tanpa Kesepakatan Besar

Hasil konkret pertemuan itu terbatas. Tidak ada kesepakatan besar yang diteken, selain perpanjangan gencatan perang dagang hingga 10 Januari 2027 setelah kedua negara sempat saling membalas tarif.

Di tengah ketidakpastian geopolitik, persaingan kedua negara diprediksi berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Krisis kepercayaan terhadap Amerika Serikat menguat akibat langkah geopolitiknya, tetapi posisi AS masih ditopang jaringan aliansi global, dominasi dolar dalam sistem keuangan internasional, serta raksasa teknologi yang menciptakan ketergantungan di banyak negara berkembang.

Tiongkok menempuh jalur berbeda. Beijing menggenjot kecerdasan buatan dan robotika lewat dukungan negara, industri berbasis riset dan pengembangan, serta perguruan tinggi. Pengaruh globalnya diperluas melalui investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur, terutama di ASEAN dan Afrika.

Di Indonesia, jejak pendekatan itu terlihat dari banyaknya perusahaan Tiongkok yang berinvestasi dan membuka kantor di kawasan ekonomi khusus. Pola ini menunjukkan strategi jangka panjang Beijing untuk mengikat negara berkembang lewat ekonomi, bukan sekadar aliansi militer.

Perebutan Kepemimpinan AI Jadi Isu Terbesar

Isu kecerdasan buatan menjadi salah satu agenda paling krusial dalam pertemuan Xi dan Trump. Teknologi ini diperkirakan menentukan kekuatan ekonomi dan geopolitik dalam sepuluh tahun ke depan.

Amerika Serikat masih menjadi pusat perkembangan AI yang digerakkan perusahaan teknologi raksasa atau Big Tech. Namun di dalam negeri AS sendiri muncul perdebatan soal arah pengembangannya.

Sebagian pihak melihat AI sebagai peluang lompatan ekonomi dan teknologi. Pihak lain mengingatkan risiko kecepatan pengembangannya, terutama soal keamanan, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan privasi. Di beberapa negara bagian, pembangunan pusat data ditolak karena dinilai boros listrik, menguras air bersih, dan menimbulkan polusi suara.

Pandangan Trump menekankan pentingnya kepemimpinan teknologi Amerika Serikat. Ia kerap menyuarakan gagasan mengarahkan AI menjadi "Super Intelligence" di berbagai media dan platform Truth Social.

Dalam sebuah acara talkshow, Trump secara terbuka menelepon CEO Nvidia Jensen Huang dan meminta pengembangan AI tidak diperlambat agar tidak tertinggal dari Tiongkok. Langkah itu mencerminkan keinginannya menjaga AS di garis terdepan inovasi teknologi.

Dua Pendekatan AI yang Berseberangan

Pendekatan Xi terhadap AI lebih menekankan aspek pengendalian dan kemanfaatan sosial. Tiongkok memandang AI sebagai alat pembangunan yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Xi, Tiongkok memiliki tanggung jawab mengelola AI demi kebaikan bersama. Ia ingin memastikan perkembangan AI tetap berada di bawah kendali manusia sehingga dapat difungsikan untuk kepentingan publik.

Perbedaan pendekatan ini menegaskan jarak ideologis kedua negara dalam memandang teknologi. Washington mendorong akselerasi demi menjaga dominasi, Beijing menekankan kontrol negara demi stabilitas dan manfaat sosial.

Bagi pelaku pasar dan investor di kawasan, arah perpanjangan gencatan dagang hingga awal 2027 memberi ruang napas sementara. Namun persaingan di sektor AI, rantai pasok teknologi, dan investasi infrastruktur diprediksi tetap menjadi medan tarik-menarik yang menentukan peta ekonomi global beberapa tahun ke depan.

Reporter: Sutomo
Sumber: katadata.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top