GORONTALO — Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum bank umum konvensional dari 9% menjadi 7% secara bertahap, melepas sekitar Rp90 triliun likuiditas ke sistem perbankan. Pelonggaran dilakukan karena pertumbuhan kredit 13,26% melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga yang hanya 8,22% per September 2026.
Penurunan GWM berlangsung dua tahap masing-masing 1% pada 1 November dan 1 Desember 2026. Dari total penurunan 2% yang diperkirakan menambah likuiditas Rp190 triliun, hanya sekitar 1% yang benar-benar berasal dari dana yang masih tersimpan di BI.
Sisanya merupakan komponen yang sudah berputar di sistem perbankan lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). "Penurunan GWM itu ada dua. GWM yang memang disimpan masih disimpan di BI, ini 1 persen," ujar Kepala Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Firman Mochtar dalam taklimat media BI, Jumat (23/10).
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Yanti Sri Meyyanti menyebut kesenjangan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga sebagai alasan utama pelonggaran. Per September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% secara tahunan, sementara DPK hanya naik 8,22%.
"DPK kita itu tumbuhnya 8,22 persen, artinya memang masih dibutuhkan upaya-upaya bagaimana supaya perbankan itu memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan pertumbuhan kreditnya," kata Yanti.
Tanpa tambahan likuiditas, bank berpotensi menahan penyaluran kredit atau menaikkan bunga simpanan untuk mengejar dana. Keduanya berisiko memperlambat transmisi BI-Rate ke sektor riil.
Firman menegaskan tambahan likuiditas tidak otomatis diarahkan ke satu sektor. Bank memperoleh ruang lebih fleksibel mengelola dana yang sebelumnya tersimpan di BI.
"Tambahan ini adalah mengembalikan keseimbangan likuiditas yang konsisten dengan BI-Rate dan pertumbuhan plus inflasi dengan kegiatan ekonomi," ujarnya.
Berbeda dari komponen KLM yang mengikat penyaluran kredit ke sektor tertentu, dana hasil penurunan GWM murni bisa dipakai bank tanpa keterkaitan kredit sektor khusus. "Perbankan punya fleksibilitas pemanfaatan dana yang sudah dimiliki, tidak harus dikaitkan dengan kredit tertentu," jelas Firman.
Bank sentral memastikan hitungan kebutuhan likuiditas sudah memperhitungkan sasaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Firman menepis kekhawatiran dana Rp90 triliun memicu likuiditas berlebihan.
"Apakah ini akan mendorong likuiditas berlebihan? Hitungan kita tidak, karena kami itu selalu menghitung berapa sih uang yang beredar di masyarakat yang seharusnya terjadi," ujarnya.
BI juga menegaskan kebijakan makroprudensial tetap longgar, tetapi bank wajib menjaga kecukupan modal, kualitas kredit, dan likuiditas di tengah ekspansi kredit yang cepat.
Yanti menyebut sektor pertanian, industri, dan hilirisasi sudah hampir sepenuhnya memanfaatkan insentif KLM. BI akan mengevaluasi dan membuka ruang bagi sektor lain yang lebih mendukung penciptaan lapangan kerja.
"Untuk sektor pertanian, industri dan hilirisasi itu sudah hampir penuh kemanfaatan dari KLM-nya. Ini artinya perbankan sudah mulai menyalurkan kredit ke sana, sehingga ini nanti kita evaluasi," kata Yanti.
Bagi perbankan, tambahan likuiditas memberi ruang menyalurkan kredit tanpa harus agresif menaikkan bunga simpanan. Bagi investor saham perbankan, sinyalnya adalah ruang pertumbuhan kredit yang lebih longgar hingga akhir tahun.
Bagi pelaku usaha, terutama di sektor yang belum masuk daftar KLM, peluang mendapat kredit lebih terbuka bila bank memanfaatkan fleksibilitas dana GWM. Namun BI tetap memegang kendali arah lewat evaluasi sektor sasaran KLM.