GORONTALO — Harga gula pasir di wilayah Maluku dan Papua rata-rata mencapai Rp22.632 per kilogram pada minggu keempat Oktober 2026, atau 22,33 persen di atas harga acuan pemerintah Rp18.500 per kilogram. Kementerian Perdagangan mencatat Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan harga tertinggi, yakni Rp33.125 per kilogram, hampir dua kali lipat harga acuan.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menyampaikan bahwa harga gula di Maluku dan Papua cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan itu terjadi di tengah upaya pemerintah menahan laju inflasi pangan di wilayah timur Indonesia.
"Untuk perkembangan harga gula pasir di wilayah Maluku Papua ini tercatat sudah mencapai harga Rp22.632 per kilogram di mana untuk harga acuan yang ditetapkan ini sebesar Rp18.500 dan ini memang tercatat kenaikannya sebesar 22,33 persen," kata Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 26 Oktober.
Selisih harga gula di kawasan timur Indonesia terbilang lebar. Maluku Utara mencatat harga terendah di kelompok wilayah ini, yaitu Rp19.700 per kilogram.
Sebaliknya, Papua Pegunungan berada di posisi tertinggi dengan Rp33.125 per kilogram. Angka itu menjadikan harga gula di Papua Pegunungan hampir dua kali lipat harga acuan pemerintah.
Di luar Maluku dan Papua, harga gula juga berada di atas acuan, meski selisihnya lebih tipis. Kemendag mencatat rata-rata harga di wilayah lain sebesar Rp18.292 per kilogram, atau 4,5 persen di atas harga acuan Rp17.500 per kilogram.
Di kelompok wilayah selain Maluku dan Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat harga terendah Rp16.621 per kilogram. Sulawesi Tengah menjadi yang tertinggi dengan Rp20.031 per kilogram.
Peta harga itu menunjukkan persoalan distribusi masih menjadi biang keladi mahalnya gula di sejumlah daerah. Wilayah dengan akses logistik terbatas, terutama di kawasan 3T, paling merasakan dampaknya.
Melihat perbedaan harga yang besar, Nawandaru menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penyaluran gula melalui BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Penyaluran itu diharapkan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Kemendag juga mendorong dukungan distribusi gula ke daerah yang harganya masih tinggi, terutama wilayah Indonesia Timur serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah lain yang dinilai perlu adalah mengoptimalkan Cadangan Gula Pemerintah (CGP), dengan memprioritaskan daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi.
"Kami mengharapkan dengan adanya kondisi saat ini, perlu juga dilakukan optimalisasi penyelenggaraan cadangan gula pemerintah melalui CGP dengan prioritas dan juga intervensinya adalah pemanfaatan cadangan gula pemerintah tersebut ke wilayah-wilayah yang utamanya masih mengalami kenaikan yang tinggi," ujar Nawandaru.
Bagi rumah tangga di Papua Pegunungan, harga Rp33.125 per kilogram berarti pengeluaran untuk satu kilogram gula setara dengan belanja kebutuhan pokok beberapa hari. Kenaikan ini menambah tekanan daya beli masyarakat di daerah yang sudah menghadapi biaya logistik tinggi.
Intervensi melalui CGP dan penyaluran BUMN pangan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Tanpa perbaikan distribusi, selisih harga antara Jawa dan kawasan timur Indonesia berpotensi terus melebar.