GORONTALO — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pesantren mengembangkan usaha produktif berbasis ekonomi syariah dan pariwisata halal di kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Selasa (27/10/2026). Langkah ini menyasar optimalisasi aset pesantren menjadi unit usaha berkelanjutan yang membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Penguatan riset dan pendampingan usaha disebut menjadi kunci agar potensi tersebut tidak berhenti di tataran wacana.
Ketua DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Wilayah Sumbar, Prof. Ahmad Wira, menyatakan kepengurusan baru akan mengonsolidasikan kembali organisasi. Prioritasnya memperkuat peran riset serta rekomendasi kebijakan ekonomi syariah di tingkat provinsi.
Dorongan Mahyeldi muncul dalam seminar dan pelantikan pengurus IAEI Sumbar. Fokusnya mengubah aset pesantren—dari lahan, unit usaha, hingga sumber daya santri—menjadi kegiatan ekonomi yang berjalan rutin, bukan sekadar program seremonial.
Pesantren di Sumatera Barat tersebar hampir merata di kabupaten dan kota, dengan basis komunitas yang kuat. Aset itu dinilai belum tergarap maksimal sebagai sumber pendapatan tetap.
Mahyeldi menempatkan ekonomi syariah sebagai turunan falsafah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Falsafah tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
"Ketika kita menggerakkan ekonomi syariah dan menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, sesungguhnya itu merupakan wujud dari implementasi falsafah ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat," ujarnya.
Menurut Mahyeldi, pengembangan usaha pesantren butuh empat sokongan: pendampingan usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas pengelola, dan perluasan akses pemasaran. Tanpa keempatnya, unit usaha pesantren rawan berhenti di tahap perintisan.
Kolaborasi lintas sektor disebut menjadi syarat berikutnya. Pemerintah provinsi, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha perlu duduk dalam satu skema agar hasilnya terukur.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Andy Setyo Biwado, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pariwisata ramah Muslim. Standar layanan yang jelas dinilai memperkuat daya saing daerah di pasar wisata domestik maupun mancanegara.
Bagi traveler, arah kebijakan ini berpotensi menambah pilihan menginap dan berkuliner di sekitar pesantren. Beberapa pesantren di Sumbar memang sudah membuka homestay dan koperasi santri, meski informasi tarif dan ketersediaan kamar perlu dikonfirmasi langsung ke pengelola atau dinas pariwisata setempat.
Pengembangan pesantren dan wisata halal diharapkan membuka peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Realisasinya menuntut program konkret, pendampingan berkelanjutan, dan sinergi lintas sektor.
Seminar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar juga menjadi penanda masuknya lembaga keuangan dalam rantai pembiayaan usaha pesantren. Skema pembiayaan syariah memungkinkan pesantren mengembangkan unit usaha tanpa terbebani bunga.
Bagi wisatawan yang hendak menjajal rute pesantren di Sumatera Barat, waktu terbaik berkunjung adalah di luar bulan Ramadan dan musim liburan sekolah agar suasana kegiatan santri lebih terlihat. Informasi terkini soal homestay pesantren dapat dikonfirmasi via dinas pariwisata setempat.