Pemprov Gorontalo Libatkan 6 Desa Pesisir dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo

Penulis: Sutomo  •  Jumat, 30 Oktober 2026 | 13:31:31 WIB
Kegiatan penjangkauan masyarakat dalam penguatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo melibatkan berbagai pihak terkait.

GORONTALO — Balai Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir (BPSPL) Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, menggelar Penjangkauan Masyarakat dalam rangka Penguatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo. Kegiatan yang berlangsung Kamis (29/10/2026) itu melibatkan pemerintah daerah, aparat pengawasan, perguruan tinggi, pemerintah desa, pengelola kawasan konservasi, pelaku usaha wisata bahari, hingga kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Enam Desa Pesisir Terlibat Langsung dalam Pengawasan

Keterlibatan warga datang dari sejumlah desa pesisir, di antaranya Desa Huanghobotu, Olele, Molotabu, Oluhuta, Tamboo, dan desa pesisir lainnya. Kehadiran kepala desa dan Pokmaswas dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta pengelolaan kawasan konservasi berbasis partisipasi masyarakat.

Unsur lain yang hadir meliputi Polairud, Satker PSDKP Kota Gorontalo, DKP Provinsi Gorontalo, DKKPP Kota Gorontalo, dinas perikanan kabupaten, Bappeda dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Negeri Gorontalo, serta Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo.

Kepala DKP: Masyarakat Bukan Sekadar Penerima Informasi

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo Aryanto Husain menyebut penjangkauan masyarakat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi warga dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah.

"Pengelolaan kawasan konservasi perairan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mitra dalam menjaga ekosistem laut, mencegah aktivitas yang merusak lingkungan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab," ujar Aryanto.

Aryanto menambahkan, sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokmaswas, dan pelaku usaha wisata bahari perlu terus diperkuat. Tujuannya agar perlindungan ekosistem laut berjalan seiring pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Rencana Aksi Bersama Jadi Tindak Lanjut

BPSPL Pontianak melalui program Oceans for Prosperity Project (LAUTRA) menegaskan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan seluruh pihak. Dukungan itu mencakup pemerintah daerah, aparat pengawasan dan penegakan hukum, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum sosialisasi. Panitia menyiapkan ruang untuk menyamakan pemahaman, menyerap aspirasi, dan membangun komitmen bersama. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan adalah penyusunan rancangan rencana aksi bersama, lengkap dengan prioritas kegiatan, pembagian peran, dan langkah nyata sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Dengan pengelolaan yang lebih partisipatif, Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo diharapkan menjaga keanekaragaman hayati laut sekaligus memberi manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi warga pesisir.

Reporter: Sutomo
Sumber: infopublik.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top