GORONTALO — Rapat koordinasi di Manado menyepakati tindak lanjut cepat: Gubernur Gusnar Ismail menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo turun ke lapangan. Tim teknis ditugaskan melakukan identifikasi awal kondisi geografis, aksesibilitas, dan status kepemilikan lahan pada Jumat (30/10/2026), sehari setelah rapat.
Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo Aries N. Aridianto menyebut rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara merupakan bagian dari penguatan pertahanan laut di wilayah perbatasan.
"Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan," ujar Aries.
Berdasarkan data teknis identifikasi pengadaan tanah yang dihimpun Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, fasilitas pertahanan negara itu direncanakan memanfaatkan lahan seluas 50.000 m² atau sekitar 5 hektare di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola. Status tanah saat ini merupakan milik perorangan.
Pemprov Gorontalo bersama Pemkab Gorontalo Utara berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengadaan tanah dan koordinasi dengan para pemilik lahan. Proses pembebasan lahan hingga pembangunan diminta berjalan transparan, lancar, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aries menyampaikan lokasi calon kantor telah terhubung jalan berpaving, lapen, dan AC-WC, didukung pengerasan jalan sepanjang 300 meter. Total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencakup 2.445,98 meter, dengan sekitar 639,9 meter di antaranya jalan desa yang masih perlu peningkatan kualitas.
Secara geografis, lokasi berdekatan dengan Pantai Minanga sisi timur. Kawasan sekitar juga memiliki zona mangrove yang dimanfaatkan warga untuk aktivitas perikanan tangkap.
Kehadiran Kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola diharapkan membuat sinergi penjagaan wilayah maritim Gorontalo lebih optimal. Fasilitas itu dinilai menunjang keamanan laut dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di perairan utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Pemprov Gorontalo menargetkan identifikasi lahan rampung lebih dulu sebelum tahapan pengadaan tanah bergulir. Hasil identifikasi tim teknis akan menjadi dasar penetapan skema pembebasan lahan bersama pemilik.