Keluarga Santriwati yang Tewas di Sungai Longalo Polisikan Pimpinan Pesantren Hubulo, 3 Pasal Kealpaan Dijerat

BONE BOLANGO — Kuasa hukum keluarga mendatangi Polres Bone Bolango untuk menyerahkan berkas pelaporan pimpinan Pondok Pesantren Hubulo. Langkah hukum ditempuh setelah sepekan keluarga tidak menerima penjelasan resmi dari pengelola pesantren mengenai peristiwa yang menimpa ANB.

Peristiwa bermula pada Jumat (23/10/2026), hari libur pesantren. ANB bersama 51 santriwati lain meninggalkan lingkungan pondok menuju kawasan Wisata Botumotioluwo di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango.

Pengawasan Minim: 51 Santriwati Hanya Didampingi Dua Orang

Tim kuasa hukum keluarga menghimpun sejumlah temuan terkait aspek keselamatan kegiatan. Rombongan 51 anak itu hanya diawasi dua pendamping, salah satunya berusia 62 tahun.

Area mandi di lokasi wisata dilaporkan memiliki kedalaman 2 hingga 3 meter. ANB tidak bisa berenang, sementara di lokasi tidak tersedia pelampung atau alat penolong standar.

Santriwati lain yang berusaha menolong korban harus mencari kayu sebagai alat bantu. Diduga tidak ada pertolongan pertama yang memadai di tempat kejadian.

Evakuasi Tertunda karena Menunggu Pengelola Salat Jumat

Penanganan korban ke rumah sakit sempat tertunda. Tim kuasa hukum menyebut evakuasi menunggu pengelola lokasi wisata kembali dari ibadah salat Jumat.

Ayah korban, Dolot Alhasni Bakung, menyatakan kekecewaannya atas sikap pihak pesantren selama sepekan terakhir.

"Saya menitipkan anak saya hidup-hidup ke pesantren. Saya menerimanya kembali tanpa nyawa. Sampai hari ini, tidak ada penjelasan dari pesantren tentang apa yang terjadi pada anak saya," ujar Dolot melalui keterangan tertulis yang disampaikan tim kuasa hukumnya.

Kuasa Hukum: Lembaga Berasrama Wajib Menjelaskan, Bukan Diam

Koordinator Tim Kuasa Hukum Keluarga, Warsito Kasim, menegaskan insiden ini memuat unsur kelalaian serius. Menurutnya, tanggung jawab pengasuhan penuh berada di tangan lembaga yang dititipi anak-anak.

"Lima puluh satu anak dibawa ke sungai dalam dengan dua pendamping, tanpa satu pun alat keselamatan. Lembaga yang dititipi anak-anak berasrama memegang pengasuhan penuh dan wajib menjelaskan, bukan diam," tegas Warsito.

Tiga Pasal KUHP Nasional yang Dijerat ke Pimpinan Pesantren

Dalam laporan polisi, tim hukum keluarga menduga adanya pelanggaran KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal yang dijerat antara lain:

• Pasal 474 ayat (3): kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V.
• Pasal 475: pemberatan pidana sepertiga apabila kealpaan terjadi saat menjalankan jabatan atau profesi.
• Pasal 45–49: pertanggungjawaban pidana korporasi jika penyidikan membuktikan keterlibatan badan hukum pengelola pesantren.

Keluarga Beri Tenggat 3x24 Jam dan Minta Kemenag Evaluasi Perizinan

Selain memproses laporan di kepolisian, keluarga mendesak pimpinan pesantren memberikan penjelasan terbuka dalam waktu 3x24 jam. Permintaan serupa ditujukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango dan Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo.

Keduanya diminta mengevaluasi standar keselamatan dan perizinan pesantren. Tim kuasa hukum juga mengimbau media massa menjaga kerahasiaan identitas santriwati yang menjadi saksi sesuai Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pondok Pesantren Hubulo maupun Polres Bone Bolango mengenai status penanganan laporan keluarga ANB.