GORONTALO — Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sanco Simanullang menilai target juara pertama nasional UCJ bukan hal mustahil. Dasar penilaiannya adalah capaian Gorontalo yang tahun lalu menjadi tertinggi di kawasan Sulawesi dan Maluku, sekaligus peringkat kelima nasional. Berdasarkan pemantauan terkini, Gorontalo sudah bergerak ke peringkat keempat nasional.
“Tahun lalu, posisi UCJ Gorontalo menjadi yang tertinggi di seluruh provinsi kawasan Sulawesi dan Maluku, serta berada di peringkat kelima nasional. Bahkan, berdasarkan perkembangan yang kami pantau, saat ini Gorontalo sudah bergerak ke peringkat keempat nasional,” ungkap Sanco dalam kunjungan tersebut.
Bincang santai itu berlangsung saat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail berjalan mengunjungi sejumlah stan FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Bupati Boalemo Rum Pagau, dan Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar.
Sanco mengusulkan percepatan UCJ menjadi agenda kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan sederhana dan terukur. Ada lima peluang yang menurutnya bisa dimanfaatkan bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain.
“Ini sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pemerintah daerah, perusahaan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Kita ingin semakin banyak pekerja terlindungi, dan pada saat yang sama Gorontalo bisa mencatatkan prestasi nasional,” ujar Sanco.
Ia menegaskan pencapaian UCJ tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perlombaan peringkat. Keberhasilan sesungguhnya, kata dia, adalah ketika semakin banyak pekerja dan keluarganya mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
Gusnar Ismail merespons positif gagasan tersebut. Gubernur mempersilakan usulan itu dibahas lebih lanjut dan meminta disiapkan tim yang dapat bekerja bersama untuk persiapan pada 2027.
“Silakan dibahas dan disiapkan tim secara bersama-sama, segera duduk dan dibahas bersama,” kata Gubernur dalam perbincangan tersebut.
Bupati Boalemo Rum Pagau menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah perlindungan pekerja yang akan diperjuangkan melalui APBD Tahun Anggaran 2027. Boalemo juga menyoroti pentingnya melibatkan perusahaan melalui program CSR serta memperluas perlindungan kepada pekerja informal, terutama petani yang jumlahnya cukup besar di daerah itu.
“Sudah kita siapkan, bahkan melibatkan dan menghimbau kontribusi perusahaan perusahaan lewat CSR. Kita bergotong royong semua. Termasuk juga petani petani lewat dinas pertanian,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai strategis karena perlindungan pekerja tidak hanya dibutuhkan mereka yang bekerja di sektor formal. Masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian dan usaha mandiri juga memerlukan jaminan yang sama.