LIMBOTO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar pembekalan bagi 150 personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selama dua hari di Bukit Proja, Kecamatan Limboto Barat. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dan ditutup Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo Doni Rachmad Lahati.
Pembekalan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun aparatur yang lebih siap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mengawal pelaksanaan peraturan daerah.
Sugondo menilai tugas Satpol PP dan Linmas semakin membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Personel tidak boleh hanya memahami tugas secara teknis, tetapi juga harus mengerti batas kewenangan dan landasan hukum dalam bertindak.
"Personel tidak boleh hanya memahami tugas secara teknis, tetapi juga harus mengerti batas kewenangan dan landasan hukum dalam bertindak," kata Sugondo, mengutip penjelasan dalam pembekalan.
Penekanan pada landasan hukum itu penting karena Satpol PP dan Linmas bersentuhan langsung dengan warga saat menegakkan peraturan daerah. Kesalahan prosedur berisiko memicu konflik di lapangan.
Sinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah kecamatan, dan desa disebut menjadi faktor penting agar penanganan persoalan ketertiban tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas instansi dinilai memperkecil celah tumpang tindih kewenangan.
Pembekalan dua hari di Bukit Proja juga menjadi ruang bagi personel untuk menyamakan pemahaman prosedur sebelum turun ke lapangan. Materi komunikasi publik turut menjadi bagian dari penguatan kapasitas.
Dengan 150 personel yang dibekali, Pemkab Gorontalo berharap kehadiran aparat di tengah warga tidak lagi sekadar formalitas. Fungsi perlindungan masyarakat dan pengawalan peraturan daerah diharapkan berjalan lebih terukur.