GORONTALO — Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia menembus 23,48 juta orang pada September 2026. Nilai transaksi aset kripto sepanjang bulan tersebut mencapai Rp30,56 triliun. OJK menyebut pertumbuhan ini tetap terjaga stabil di tengah penguatan ekosistem perdagangan aset digital.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11). Menurutnya, aktivitas kripto di Tanah Air belum menunjukkan tanda perlambatan.
Nilai transaksi aset kripto sepanjang September 2026 tercatat Rp30,56 triliun. Angka itu disampaikan langsung oleh Friderica dalam forum yang sama.
"Nilai transaksi aset kripto selama September 2026 sebesar Rp30,56 triliun," ungkap Friderica.
Peningkatan jumlah investor disebut masih berada dalam tren positif. OJK tidak merinci berapa tambahan investor baru dibanding periode sebelumnya, namun menegaskan arah pertumbuhannya konsisten.
Selain mencatat jumlah investor, OJK memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto lewat pemberian izin kepada pelaku usaha. Hingga September 2026, otoritas telah menyetujui perizinan terhadap 34 entitas.
Rinciannya: dua bursa kripto, dua lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan, serta 28 pedagang aset keuangan digital. Komposisi itu menunjukkan dominasi pedagang dalam struktur industri yang kini diawasi OJK.
Friderica menegaskan penguatan perizinan dan pengawasan dilakukan untuk mendukung perkembangan ekosistem aset keuangan digital. Langkah tersebut juga diarahkan pada menjaga stabilitas, tata kelola industri, serta pelindungan konsumen.
Bagi pelaku industri, basis investor sebesar 23,48 juta orang menjadi pasar yang cukup dalam untuk produk aset digital. Namun nilai transaksi bulanan Rp30,56 triliun mengindikasikan rata-rata aktivitas per investor masih relatif moderat.
Sejumlah pengamat pasar aset kripto sebelumnya menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah investor belum selalu diikuti kenaikan volume transaksi. Pola ini biasa terjadi ketika harga aset bergerak sideways dan investor cenderung menahan posisi.
Dari sisi regulasi, peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK membuat persyaratan perizinan lebih ketat. Pelaku usaha yang belum masuk daftar 34 entitas berizin berpotensi menghadapi kendala operasional ke depan.
OJK menempatkan pelindungan konsumen sebagai salah satu alasan utama penguatan pengawasan. Bagi investor, status izin pedagang aset keuangan digital menjadi hal pertama yang layak dicek sebelum bertransaksi.
Dari 34 entitas yang telah mengantongi izin, 28 di antaranya berstatus pedagang aset keuangan digital. Sisanya terbagi dalam bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan yang menjadi tulang punggung infrastruktur pasar.
Angka 23,48 juta investor dan Rp30,56 triliun transaksi pada September 2026 menjadi baseline terbaru yang akan dibandingkan dengan capaian kuartal IV. Arah pertumbuhan pada periode berikutnya akan menunjukkan apakah tren peningkatan masih berlanjut atau mulai mendatar.