GORONTALO UTARA — Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, memimpin langsung pengecekan di lokasi bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Lahan yang ditinjau berada di area Yonif-TP 824 MO'E'A, tepatnya di atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sumalata Indah dengan Sertifikat HGU Nomor 01 Tahun 1989.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa penanganan persoalan lahan membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Pendekatan itu dipilih dengan tetap mengedepankan kehati-hatian serta ketelitian administratif.
Tim gabungan yang turun ke lapangan terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR-PKP, Biro Pemkesra, Biro Hukum, serta Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah bertujuan menghimpun informasi secara menyeluruh.
Hasil himpunan data itu akan menjadi bahan klarifikasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah penyelesaian. Pengecekan mencakup kondisi fisik lahan, status penguasaan tanah, hingga identifikasi batas-batas lokasi yang menjadi objek pengaduan.
Peninjauan dilakukan menyusul pengaduan keluarga ahli waris almarhum Abdullah bin Mesper Alamri. Keluarga mempersoalkan status lahan yang kini berada di area Yonif-TP 824 MO'E'A, di atas tanah bekas HGU PT Bumi Sumalata Indah.
Pemprov Gorontalo belum memerinci isi pengaduan maupun status kepemilikan yang diklaim ahli waris. Pemerintah menyatakan penyelesaian akan mengacu pada informasi dan data yang jelas.
Pemerintah berharap persoalan lahan hibah Brigif 22 Otamanasa dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh temuan lapangan dari lima perangkat daerah akan dihimpun lebih dulu sebelum langkah penyelesaian ditetapkan.
Belum ada keterangan mengenai tenggat penyelesaian atau pihak yang akan dilibatkan pada tahap berikutnya. Pemprov menempatkan kehati-hatian administratif sebagai pegangan utama dalam menangani aduan ahli waris.