GORONTALO — Founder The Gorontalo Institute, Funco Tanipu, menyoroti jarak antara kekuatan elektoral generasi muda dan posisi mereka dalam pembentukan kepemimpinan politik daerah. Kajian lembaga itu menunjukkan pemilih milenial dan Gen Z mendominasi daftar pemilih sementara Pilkada 2024, tetapi dominasi angka tidak otomatis berbuah kursi keputusan.
Selama beberapa pemilihan terakhir, partai politik memang semakin rajin membangun jaringan kepemudaan. Organisasi sayap dikembangkan, kader muda dilibatkan dalam kampanye, dan komunikasi politik diarahkan ke kelompok pemilih yang akrab dengan teknologi digital.
Funco menilai perhatian partai terhadap generasi muda belum cukup menjelaskan apakah kaderisasi berjalan terstruktur. "Meningkatnya perhatian terhadap generasi muda belum cukup untuk menjelaskan apakah partai politik telah berhasil membentuk pemimpin baru melalui proses kaderisasi yang terstruktur," tulisnya dalam kajian tersebut.
Artinya, mobilisasi pemilih muda berjalan lebih cepat daripada proses penggodokan kader. Partai mendapat suara, sementara jalur promosi kepemimpinan tetap sempit bagi anak muda di tingkat lokal.
Perbandingan yang diajukan Funco adalah organisasi kepemudaan di luar partai. Organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, komunitas profesional, hingga organisasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) juga menjadi ruang pembentukan jaringan dan kepemimpinan.
Ruang-ruang itu memberi anak muda Gorontalo pengalaman berorganisasi dan akses jaringan yang tidak selalu tersedia di dalam partai. Namun jalur tersebut belum tentu tersambung ke panggung pengambilan kebijakan daerah.
Temuan ini menempatkan kaderisasi sebagai ujian bagi partai di Gorontalo. Proporsi pemilih muda yang besar membuat kompetisi politik lokal semakin bergantung pada dukungan kelompok ini, sementara akses mereka ke pusat keputusan masih perlu diperiksa lebih jauh.
Tanpa kaderisasi yang terukur, partai berisiko hanya menyentuh pemilih muda saat musim kampanye. Kajian The Gorontalo Institute mengingatkan bahwa suara 61 persen itu menuntut konsekuensi politik, bukan sekadar pendekatan komunikasi menjelang pemungutan suara.