GORONTALO — Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026 memuat sanksi pelanggaran HPP, HAP, HET, dan SPHP. Selain HPP petani Rp 5.500/kg, aturan itu mematok harga di Gudang Bulog Rp 6.400/kg dengan kadar air maksimal 14 persen, serta HET di tingkat peternak Rp 5.800/kg.
Angka Rp 5.500/kg jauh dari harapan petani Gorontalo. Sebelum aturan baru viral pada 13–14 November, harga jagung sempat bertahan di level Rp 7.000/kg. Selisih Rp 1.500 per kilogram itu menentukan apakah petani balik modal atau gulung tikar.
Musim tanam tahun ini menghantam petani dengan ongkos dua kali lipat. Pasokan air harus dibeli, mesin pompa dijalankan lebih lama, dan upah buruh panen ikut melambung.
”Musim kemarau begini biayanya dua kali lipat, harga malah diturunkan,” tulis salah satu petani dalam unggahan yang viral dan diamini ribuan warganet Gorontalo.
Tekanan kekeringan terlihat dari data BPS Provinsi Gorontalo per 2 November 2026. Produksi jagung pipilan kering 2026 diperkirakan merosot 19,69 persen menjadi 524,64 ribu ton.
Di Desa Polohungo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sejumlah petani dilaporkan mengalami gagal panen massal. Pemprov Gorontalo turun tangan menyalurkan bantuan benih.
Pada akhir Agustus, Gudang Polohungo milik PT Gorontalo Pangan Lestari di Boalemo masih membeli jagung kering petani di angka Rp 6.250/kg untuk kadar air 15–16 persen. Di beberapa titik, harga sempat menyentuh Rp 7.000/kg.
Pemerintah beralasan pengendalian harga menstabilkan pasokan pakan ternak, menjaga harga ayam dan telur, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis. Rata-rata harga jagung nasional sempat menembus Rp 7.263/kg pada akhir Oktober 2026.
Petani Gorontalo menilai kebijakan pukul rata mengabaikan realitas ongkos produksi di lapangan. Kekeringan membuat biaya tanam tidak lagi sebanding dengan harga yang dipatok.
”Kalau dibiarkan dengan harga 7 ribu ke atas, peternaknya yang gulung tikar. Tapi kalau dipaksa 5.500, petaninya yang gulung tikar,” keluh petani menyuarakan nasib mereka.
SE Bapanas memuat sanksi berlapis bagi pelanggar: teguran, denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Aturan itu menempatkan pelaku usaha maupun petani dalam posisi serba salah.
Bagi petani, pilihan yang tersedia sama-sama berat. Menahan jagung berisiko melanggar ketentuan, sementara melepas di harga Rp 5.500 berarti menutup musim tanam dengan kerugian.