GORONTALO — Efisiensi tata kelola keuangan daerah di Provinsi Gorontalo memasuki babak baru. Pemerintah provinsi setempat resmi mengoperasikan sistem SP2D Online yang terintegrasi dengan Kasda Online Bank Sulut Gorontalo (BSG). Langkah ini menjadikan Gorontalo sebagai provinsi ke-15 dari total 38 provinsi yang menerapkan sistem tersebut di Indonesia.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengungkapkan bahwa sistem ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Gusnar Ismail. Proses perintisan dimulai sejak November 2025 melalui penandatanganan kerja sama dengan Direktur Utama BSG.
Apa yang Berubah dengan SP2D Online?
Sebelumnya, bendahara harus mengantar dokumen tagihan secara manual ke cabang Bank SulutGo di Gorontalo. Kini, seluruh proses—mulai dari pembuatan SPP, SPM, hingga penerbitan SP2D oleh Tim Kuasa BUD—dikerjakan secara elektronik di lingkungan BUD.
“Pak Gubernur instruksikan BKAD segera operasional bersama Pusdatin Kemendagri dan BSG. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud,” ujar Sukril saat kegiatan uji coba berlangsung di Ruang Rapat Onato By Swiss 18, Selasa (12/5/2026).
Uji Coba Tanpa Kendala Teknis
Simulasi sistem dilakukan langsung oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di lingkungan BKAD serta Sekretariat DPRD. Sementara itu, BP dan BPP dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya mengikuti secara virtual melalui zoom meeting.
Uji coba mencakup tiga jenis tagihan sekaligus: Tagihan LS tanpa potongan pajak, Tagihan LS dengan potongan pajak, dan Tagihan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Seluruh proses transfer transaksi berhasil dilaksanakan dengan baik tanpa kendala teknis.
Dampak bagi Tata Kelola Keuangan Daerah
Penerapan SP2D Online bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem ini, risiko keterlambatan pencairan dana akibat antrean administrasi manual bisa diminimalkan.
Gorontalo kini bergabung dengan 14 provinsi lain yang lebih dulu mengadopsi sistem serupa. Ke depan, Pemprov menargetkan seluruh OPD dapat mengoperasikan sistem ini secara penuh tanpa lagi menggunakan dokumen fisik.
