NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pemangkasan 21 persen jabatan staf untuk anggaran tahun 2026, sebagai bagian dari upaya penghematan besar-besaran di tengah menyusutnya sumber daya keuangan organisasi. Pengumuman itu disampaikan Guterres dalam pidatonya di Majelis Umum, Kamis (28/5), yang membahas Inisiatif UN80.
"Secara khusus, kami telah melakukan pemangkasan 21 persen jabatan untuk tahun 2026 – sekaligus meminimalisir dampak terhadap staf, yang difasilitasi oleh langkah yang kami mulai pada awal 2024," kata Guterres.
Efisiensi Operasional: 11 Tim Digabung Jadi Satu Platform Administrasi
Guterres menjelaskan bahwa pihaknya telah menggabungkan 11 tim ke dalam satu platform administrasi umum yang kini melayani 6.000 personel di New York. Langkah serupa direncanakan untuk lima lokasi tugas tambahan dalam waktu dekat.
Reformasi ini merupakan bagian dari Inisiatif UN80 yang diluncurkan tahun lalu. Inisiatif tersebut mencakup audit operasional menyeluruh untuk merampingkan pengeluaran dan membuat PBB lebih gesit, hemat biaya, serta terintegrasi dalam merespons tantangan global.
Pemotongan Jabatan Senior Akan Berlanjut Hingga 2028
Dalam anggaran 2027, Guterres menyatakan akan melanjutkan pengurangan lapisan hierarki di level senior. "Kami akan mulai mengurangi jabatan level senior, yang diharapkan dapat diperluas lebih lanjut ke dalam anggaran 2028," ujarnya.
Langkah ini diambil di tengah tekanan finansial yang signifikan. Amerika Serikat, salah satu kontributor terbesar PBB, telah memotong kontribusi anggaran dan mengevaluasi ulang pendanaan berbagai program di bawah pemerintahan Trump.
Fakta Singkat Inisiatif UN80
- Pemangkasan staf: 21 persen posisi dihilangkan untuk anggaran 2026
- Penggabungan tim: 11 tim administrasi dilebur menjadi satu platform yang melayani 6.000 personel di New York
- Target berkelanjutan: Pengurangan jabatan senior terus berlanjut hingga anggaran 2028
Dampak pada Kinerja Global PBB
Inisiatif UN80 dirancang untuk memperkuat kinerja PBB di empat pilar utama: perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, serta membangun sistem yang lebih koheren untuk memberikan hasil nyata bagi manusia dan bumi. Langkah ini menjadi respons atas ketegangan geopolitik dan menyusutnya sumber daya yang dihadapi organisasi internasional tersebut.
