GORONTALO — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo membukukan pendapatan Rp806 miliar hingga akhir Juni 2026. Angka itu setara 52,41 persen dari target tahunan Rp1,53 triliun. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo Sukril Gobel merinci, pendapatan transfer menyumbang Rp577 miliar atau 52,62 persen dari target, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp260 miliar atau 59,12 persen dari target Rp440 miliar.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan capaian ini menandakan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai rencana. "Pelaksanaan program pembangunan tetap dapat berlangsung secara optimal," ujarnya di Gorontalo, Rabu.
Belanja Daerah Terserap 41 Persen, Kas Daerah Masih Aman
Realisasi belanja daerah hingga akhir Juni 2026 tercatat Rp664 miliar atau 41,01 persen dari total anggaran. Menurut Sukril, selisih antara pendapatan dan belanja menunjukkan kondisi kas daerah masih aman. "Kalau kita bandingkan dengan pendapatan semester I, kita masih ada selisih sekitar 10 persen dari sisi angka, tapi dari nominal ada sekitar hampir Rp200 miliar cadangan," katanya.
Penyerapan anggaran secara fisik mencapai 52,30 persen, melampaui target 45,73 persen. Realisasi keuangan juga lebih tinggi dari target, yakni 48,99 persen dibanding target 45,29 persen.
Gubernur Instruksikan Percepatan Sensus Barang Milik Daerah
Di tengah capaian positif itu, Gusnar Ismail menyoroti pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tuntas secara menyeluruh. Ia menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah segera membentuk tim sensus dan menyelesaikan inventarisasi aset. "Resumenya saya rumuskan saja sekarang, untuk pelaksanaan sensus rapat pimpinan bulan Juli, semua sudah selesai SK," kata Gusnar.
Ia menambahkan, percepatan sensus BMD penting untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran. "Setiap program yang telah direncanakan harus berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
