GORONTALO — Bawaslu Gorontalo Utara tidak menunggu hingga tahun politik tiba. Tiga tahun sebelum Pemilu 2029, jajaran pengawas sudah mulai mengintensifkan pemantauan data partai politik melalui Sipol. Divisi P3S menjadi garda terdepan dalam proses ini.
Koordinator Subbagian P3S Bawaslu Gorontalo Utara, Budi Hartono, menegaskan bahwa pembaruan data partai politik di Sipol bukan sekadar administrasi biasa. "Melalui Sipol, kita dapat memantau perkembangan data partai politik dalam rangka memperkuat pengawasan menuju Pemilu 2029," katanya di Gorontalo, Selasa.
Mengapa Data Partai Politik Harus Diawasi Sejak Sekarang?
Menurut Budi, validitas data partai politik adalah pondasi awal pengawasan kepemiluan. Jika data sejak awal tidak akurat, maka seluruh proses pengawasan selanjutnya berisiko cacat. "Pembaruan data partai politik di Sipol harus menjadi perhatian serius. Ini merupakan pondasi awal untuk memastikan proses pengawasan berjalan berdasarkan data yang valid," ujarnya.
Divisi P3S sebagai penanggung jawab pengawasan Sipol diwajibkan memastikan setiap perubahan data partai politik terpantau dan tercatat secara berkala. Budi menekankan hal ini penting untuk menjaga akurasi sekaligus mendukung kesiapan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
Tiga Kali Konsolidasi Demokrasi Sudah Digelar
Di luar pengawasan Sipol, Bawaslu Gorontalo Utara juga telah menggelar tiga kali kegiatan Konsolidasi Demokrasi hingga Juli 2026. Budi menyebut kegiatan tersebut bukan hanya menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat sinergi antara Bawaslu dan para pemangku kepentingan.
"Konsolidasi Demokrasi menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai nilai-nilai demokrasi sekaligus mempererat kolaborasi dalam menciptakan iklim demokrasi yang partisipatif dan berkualitas," katanya.
Budi menegaskan seluruh jajaran Bawaslu Gorontalo Utara harus terus memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu juga terus digencarkan di tengah dinamika kepemiluan yang berkembang. "Kita harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, termasuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan yang dilakukan," pungkasnya.
