Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengalokasikan Rp509 miliar dari total pagu anggaran 2027 sebesar Rp1,93 triliun untuk pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan pengawasan menyasar pangan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan pencegahan, penelusuran, serta surveilans. BPOM juga mengusulkan tambahan anggaran Rp2,4 triliun untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan secara keseluruhan.
JAKARTA — Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan rincian alokasi anggaran 2027 dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI. Dari total pagu Rp1,93 triliun, sebanyak 67,79 persen digunakan untuk belanja operasional seperti gaji, tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor. Sisanya, 32,21 persen, dialokasikan untuk belanja nonoperasional termasuk Program Kerja Prioritas Nasional MBG dan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan.
Anggaran Rp509 miliar untuk MBG difokuskan pada pengawasan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM menjalankan tiga pendekatan: pencegahan, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans melalui sampling dan pengujian berbasis data.
Pendampingan SPPG Jadi Fokus Aspek Preventif
Pada aspek preventif, BPOM memprioritaskan pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, serta pencegahan berbasis risiko. Penguatan kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah turut dilakukan.
"Pada aspek preventif, BPOM akan berfokus pada pendampingan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, serta pencegahan berbasis risiko. BPOM juga melakukan penguatan kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah," kata Taruna.
Penelusuran dan tindak lanjut perbaikan dilakukan melalui investigasi insiden, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan pengawasan setelah temuan. Kegiatan surveilans memastikan keamanan pangan berbasis data di lapangan.
Anggaran Tugas Pokok Turun Rp700 Miliar Dibanding Tahun Sebelumnya
Taruna mengungkapkan anggaran 2027 untuk tugas pokok dan fungsi BPOM turun sekitar Rp700 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu mendorong BPOM mengusulkan tambahan anggaran Rp2,4 triliun guna memperkuat pengawasan obat dan makanan, mengoptimalkan perlindungan masyarakat, serta mendukung daya saing industri nasional.
Jika usulan tambahan tidak disetujui, BPOM mengajukan opsi realokasi anggaran Rp509 miliar. Taruna menegaskan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM tetap berjalan dengan atau tanpa tambahan anggaran.
Legislator Soroti Risiko Pelemahan Pengawasan Obat dan Makanan
Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris mempertanyakan jaminan bahwa alokasi Rp509 miliar untuk MBG tidak mengurangi fungsi pengawasan obat dan makanan, termasuk penindakan rutin. Netty Prasetiyani menyoroti bagaimana BPOM mempertahankan kinerja pengawasan dengan struktur anggaran yang tersedia, mengingat masih ada risiko produk tidak memenuhi ketentuan.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris menilai alokasi tersebut perlu diperkuat. Menurutnya, dengan anggaran lebih besar pun masih ditemukan obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan beredar di masyarakat.
"Apabila BPOM tidak menjadi bagian dari ekosistem tersebut, anggaran pengawasan MBG dapat dikembalikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPOM dalam memastikan obat dan makanan yang beredar aman bagi masyarakat," ujar Charles.
BGN Kelola Rp240,2 Triliun, 96,85 Persen untuk Pemenuhan Gizi Nasional
Dalam rapat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan rencana kerja dan anggaran 2027. BGN memperoleh alokasi Rp240,2 triliun dengan 96,85 persen di antaranya dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional.
Paparan tersebut disusun untuk memastikan dukungan anggaran bagi pencapaian sasaran strategis dan keberlanjutan program prioritas pemenuhan gizi nasional. Pembahasan anggaran BPOM dan BGN masih berlanjut di Komisi IX DPR RI.
