GORONTALO — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menilai persoalan harga pakan yang menekan peternak ayam mandiri tidak bisa diselesaikan dengan intervensi pada satu komoditas saja. Rapat dengar pendapat umum yang melibatkan Asosiasi PINSAR Gorontalo, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bulog Gorontalo menyoroti perlunya penguatan seluruh mata rantai pasok, mulai dari bibit hingga pasar.
Aspirasi utama yang muncul dalam forum tersebut adalah kebutuhan peternak mandiri lokal terhadap akses Jagung SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Kenaikan harga pakan ayam dalam beberapa waktu terakhir membuat biaya produksi membengkak, sementara harga jual ayam dan telur tidak selalu bergerak sebanding.
Mengapa Harga Pakan Jadi Persoalan Rantai Pasok, Bukan Sekadar Biaya Produksi
Pakan merupakan salah satu komponen utama dalam usaha peternakan ayam. Ketika harganya meningkat tanpa diimbangi kenaikan harga jual, tekanan terhadap keberlangsungan usaha peternak semakin besar.
Kordinator Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai persoalan tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Menurutnya, gangguan pada satu mata rantai dapat berdampak pada keseluruhan sistem peternakan.
"Kita tidak boleh melihat persoalan peternak hanya pada saat harga ayam atau telur naik. Kita harus melihat seluruh rantai pasoknya, mulai dari bibit, pakan, obat-obatan, pembiayaan, produksi, transportasi, distribusi sampai pasar," ujar Ridwan.
Mekanisme Akses Jagung SPHP Diminta Diperjelas dan Berbasis Data
PINSAR menyampaikan aspirasi agar peternak mandiri lokal memperoleh akses terhadap Jagung SPHP. Ridwan menegaskan aspirasi itu perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas dan berbasis data.
"Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana mekanisme aksesnya, siapa yang mendapatkan, berapa kebutuhan peternak dan bagaimana distribusinya. Jangan sampai kebijakan stabilisasi sudah tersedia, tetapi peternak mandiri yang membutuhkan justru mengalami kesulitan dalam mengaksesnya," katanya.
Koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan organisasi peternak dinilai perlu diperkuat agar kebijakan stabilisasi pasokan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Data Kebutuhan Peternak Jadi Kunci Antisipasi Gejolak Harga
Ridwan menegaskan persoalan peternakan ayam tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi pada satu komoditas. Peternak membutuhkan kepastian pasokan bibit, pakan, obat-obatan, pembiayaan, informasi harga, distribusi, serta pasar.
"Kalau satu mata rantai terganggu, dampaknya bisa menjalar ke mata rantai lainnya. Karena itu, kita perlu melihat peternakan sebagai sebuah ekosistem, bukan persoalan yang berdiri sendiri," jelasnya.
Pemerintah daerah dinilai perlu memiliki data lebih akurat mengenai kebutuhan peternak, terutama terkait kebutuhan jagung dan pakan, populasi ternak, kapasitas produksi, serta perkembangan harga. Data itu penting agar kebijakan bisa diambil lebih cepat ketika terjadi gangguan pasokan atau gejolak harga.
Koordinasi Lintas OPD dan Bulog Dianggap Belum Cukup Kuat
RDPU menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, pemerintah daerah, dan asosiasi peternak. Persoalan peternakan ayam berada pada irisan antara sektor peternakan, pertanian, pangan, perdagangan, dan distribusi.
"Kita membutuhkan koordinasi yang lebih kuat. Dinas Peternakan melihat kebutuhan peternak, Dinas Ketahanan Pangan melihat aspek pangan, Bulog berkaitan dengan stabilisasi dan distribusi, sementara peternak mengetahui langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Semua ini harus dipertemukan dalam satu kebijakan," ujarnya.
Ridwan menekankan pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika terjadi kenaikan harga. Mekanisme antisipasi perlu dibangun agar gangguan pasokan dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Risiko Gejolak Harga Dinilai Tidak Sepatutnya Ditanggung Peternak Sendiri
Peternak mandiri merupakan bagian penting dari rantai pasok pangan daerah. Menurut Ridwan, risiko yang muncul akibat gejolak harga dan pasokan tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada peternak.
"Peternak tentu harus menjalankan usahanya secara efisien. Tetapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab menciptakan ekosistem usaha yang memungkinkan mereka bertahan. Ketika ada persoalan pasokan dan harga yang bersifat struktural, pemerintah harus hadir," tegasnya.
Hasil RDPU diharapkan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat rantai pasok peternakan ayam di Gorontalo. Mulai dari kepastian akses bahan baku pakan, mekanisme distribusi Jagung SPHP, penguatan data kebutuhan peternak, hingga koordinasi antarinstansi.
