KOTA GORONTALO — Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Trizal Entengo menyatakan pihaknya tidak menerima seluruh usulan yang masuk. Verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap aplikasi punya kekhususan dan menyelesaikan masalah spesifik perangkat daerah.
“Dari beberapa usulan yang dievaluasi, satu di antaranya tidak dapat diteruskan ke tahap pembangunan karena dinilai tidak memiliki kesesuaian yang memadai dengan tugas dan fungsi OPD pengusul,” kata Trizal, Jumat (6/11/2026).
Menurut Trizal, usulan yang ditolak juga berpotensi menimbulkan duplikasi layanan. Dampaknya bisa membuat fungsi aplikasi tumpang tindih dan pengelolaan teknologi informasi pemerintah daerah jadi tidak efisien.
Mengapa Satu Usulan Aplikasi Ditolak?
Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Firto Nento menjelaskan, pertimbangan teknis kelayakan dipakai untuk memastikan aplikasi yang dibangun benar-benar dibutuhkan. Pembangunan harus berangkat dari identifikasi masalah yang jelas, punya tujuan dan manfaat terukur, serta tidak menduplikasi fungsi yang sudah tersedia.
“Melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan ini, Dinas Kominfotik mendorong agar transformasi digital tidak sekadar ditandai dengan bertambahnya jumlah aplikasi, tetapi benar-benar menghasilkan layanan pemerintahan yang terpadu, efektif, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terang Firto.
Penolakan itu bukan kali pertama diterapkan. Dinas Kominfotik memposisikan verifikasi sebagai penyaring agar OPD tidak mengajukan aplikasi yang sekadar menambah jumlah platform tanpa dampak nyata.
Dua Perpres Jadi Dasar Penilaian
Trizal menyebut langkah selektif merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi itu menekankan penyelenggaraan SPBE secara terpadu dan berkesinambungan, dengan aplikasi yang mampu memberi manfaat nyata dan terintegrasi dengan aplikasi lain.
Dasar kedua, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Perpres itu menjadi pedoman mewujudkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, serta layanan pemerintahan digital.
“Ada juga Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan pemerintahan digital,” tambah mantan Karo Hukum Pemprov Gorontalo itu.
Harapan: Digitalisasi Bukan soal Jumlah Aplikasi
Firto berharap tujuan digitalisasi pemerintahan dipahami semua OPD. Menurutnya, pemerintahan digital bukan soal seberapa banyak aplikasi dibangun, melainkan seberapa besar teknologi mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Bagi OPD yang ingin mengajukan aplikasi baru, verifikasi kelayakan menjadi tahap yang wajib dilalui. Usulan dinilai dari kesesuaian tugas-fungsi, kejelasan masalah yang ingin diselesaikan, hingga potensi integrasi dengan aplikasi yang sudah berjalan di lingkungan Pemprov Gorontalo.
