GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya untuk mempercepat implementasi Forum Satu Data Indonesia. Perintah ini disampaikan menyusul hasil evaluasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan pada Mei 2026.
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo, Sumarto Biki, mengatakan bahwa secara kelembagaan forum tersebut sudah terbentuk. Sekretariatnya bahkan telah beroperasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo.
Hasil evaluasi Pusdatin Kemendagri menunjukkan masih ada tiga aspek utama yang belum optimal. Pertama, regulasi daerah yang mengatur tata kelola data. Kedua, standarisasi tata kelola data antar-instansi. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik dan pengelolaan data.
"Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah provinsi untuk memaksimalkan konsolidasi terkait percepatan pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo," ujar Sumarto di Gorontalo, Jumat.
Sumarto mengungkapkan hampir seluruh daerah di Gorontalo sudah memiliki portal data sendiri. Namun, masalah muncul karena standar data yang digunakan belum seragam. Jika standar ini tidak disamakan, integrasi portal antar-daerah tidak akan berjalan optimal.
"Hampir semua daerah di Provinsi Gorontalo sudah memiliki portal data sendiri. Namun, kami harus memastikan standar datanya sama dan memenuhi interoperabilitas. Jika standar datanya berbeda, maka integrasi portal tidak akan berjalan optimal," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Gorontalo menggelar workshop yang diikuti unsur Dinas Kominfotik, Bappeda, sekretariat daerah, pejabat fungsional statistik, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh kabupaten dan kota.
Dalam kesempatan yang sama, Sumarto menyebutkan bahwa Pemprov Gorontalo bersama Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) telah menerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas. Data tersebut kini sudah bisa diakses melalui fitur Open Data Gorontalo atau Pentagon yang diluncurkan pada Mei 2026.
Sumarto mengakui tantangan terbesar dalam pengelolaan data justru berasal dari proses penginputan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen data. Kesalahan manusia atau human error saat entri data menjadi risiko yang paling mungkin terjadi.
"Risiko yang paling mungkin terjadi adalah human error pada saat entri data. Karena itu, kami mendorong tersedianya SDM yang mampu memeriksa, mengolah, dan memastikan kualitas data sesuai prinsip Satu Data Indonesia," katanya.
Ke depan, Pemprov Gorontalo menargetkan proses pembaruan data di Pentagon bisa berlangsung lebih cepat melalui integrasi sistem antardaerah. Dengan begitu, kualitas, akurasi, dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan diharapkan terus meningkat.