GORONTALO — Workshop ini diikuti perangkat daerah bidang statistik, perencanaan, serta BPS dari provinsi dan kabupaten/kota se-Gorontalo. Acara menjadi forum penyamaan persepsi implementasi Satu Data Indonesia (SDI). Turut hadir Kepala BPS Provinsi Gorontalo, perwakilan Pusdatin Kemendagri, dan Kepala Bappeda.
Kepala Diskominfotik Gorontalo, M. Trizal Entengo, menegaskan penguatan tata kelola data tidak hanya soal teknologi. Lebih dari itu, langkah ini membangun ekosistem kolaborasi. “Open Data Gorontalo (PENTAGON) kami dorong menjadi pusat integrasi data daerah yang mampu menghubungkan berbagai sistem informasi sehingga data tidak lagi dikelola secara terpisah,” ujarnya.
Menurut Trizal, keberhasilan Satu Data diukur dari kualitas data yang dihasilkan—mulai pengumpulan, validasi, hingga pemanfaatannya dalam kebijakan publik. Ia menambahkan, setiap perangkat daerah wajib menghasilkan data yang memenuhi prinsip Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, Kode Referensi, dan Data Induk. “Dengan demikian, data yang dipublikasikan melalui Open Data Gorontalo dapat langsung terintegrasi dengan Portal SDPDN Kemendagri maupun Portal Satu Data Indonesia,” jelasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang diwakili Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Masran Rauf, mengingatkan data adalah fondasi utama penyusunan kebijakan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan data yang dihasilkan akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Workshop membahas tata kelola pengumpulan, pemeriksaan, publikasi, dan bagi pakai data melalui integrasi antarportal. Peserta juga mendapat materi pengembangan PENTAGON, mekanisme kerja sama integrasi data, serta menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sebagai acuan penguatan tata kelola data di masing-masing daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi SDI dan SDPDN. PENTAGON diharapkan menjadi fondasi integrasi data daerah untuk mendukung pelayanan publik, transformasi digital pemerintahan, dan penyusunan kebijakan yang lebih efektif.