GORONTALO — Dalam analisis yang dirilis Jumat (24/7), Muhammad Risky mengungkapkan bahwa ketiga produsen Jepang menguasai sekitar 74 persen pangsa pasar kendaraan di Indonesia pada 2025. Posisi mereka di pucuk pimpinan Gaikindo disebut memberi pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan dekarbonisasi sektor transportasi.
"Ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar membuat dekarbonisasi sektor transportasi dan ketahanan energi menjadi dua isu yang tidak terpisahkan," ujar Risky dalam keterangan daring. Ia menambahkan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah menekankan pentingnya elektrifikasi untuk mengurangi impor minyak.
Namun, sejak Desember 2024, insentif yang semula hanya untuk BEV diperluas ke kendaraan hybrid berbasis ICE. Keputusan itu disebut hasil advokasi industri yang menginginkan dukungan kebijakan berkelanjutan untuk hybrid. "Toyota, Honda, Suzuki, dan Gaikindo mengadvokasi dukungan kebijakan berkelanjutan untuk kendaraan hibrida, yang berpotensi menunda transisi BEV di Indonesia," kata Risky.
Menurut Risky, industri mengedepankan tiga narasi utama: insentif bagi kendaraan ICE akan mendorong pertumbuhan pasar, hybrid lebih sesuai kondisi jalan Indonesia, dan kebijakan harus bersifat "technology neutral". Analisis InfluenceMap membantah ketiga klaim tersebut.
"Penjualan EV di Indonesia telah tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir. Studi menunjukkan BEV mampu menghasilkan pengurangan emisi yang jauh lebih besar dibandingkan hybrid, bahkan dengan bauran listrik Indonesia saat ini," tegasnya.
Temuan ini memperkuat riset sebelumnya yang mendapati Toyota dan JAMA menjalankan strategi terkoordinasi untuk memperlambat transisi EV di sejumlah pasar berkembang, termasuk Indonesia. Gaikindo sendiri belum memberikan tanggapan atas tudingan ini saat dikonfirmasi.
Analisis ini muncul di tengah penyusunan Peta Jalan Nasional Kendaraan Listrik dan paket insentif baru yang dijadwalkan akhir tahun. Risky mengingatkan bahwa advokasi yang memperpanjang peran ICE berpotensi mengganggu target kemandirian energi nasional.
Menurut Risky, langkah mundur dalam kebijakan EV tidak hanya merugikan dari sisi lingkungan, tetapi juga memperpanjang beban impor minyak yang mencapai miliaran dolar setiap tahun. Ia mendesak pemerintah untuk kembali fokus pada BEV dalam insentif mendatang.