GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah memutar otak memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Di tengah gejolak fiskal yang ditandai dengan berkurangnya dana desa hingga Rp82,99 miliar, duet Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus memilih berpijak pada skala prioritas yang ketat.
Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pemerintah daerah tidak hanya sekadar menyesuaikan angka. Bupati Sofyan menegaskan bahwa proses ini adalah momentum untuk memastikan ruang fiskal yang tersedia digunakan secara tepat, cermat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Perubahan anggaran kali ini berada dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. Karena itu diperlukan ketajaman dalam menentukan prioritas, kehati-hatian serta responsivitas kebijakan," ujar Sofyan dalam sidang paripurna.
Tekanan anggaran tahun ini terasa nyata. Di satu sisi, pemerintah daerah menerima kabar baik berupa tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,66 miliar dan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp4,56 miliar. Namun, di sisi lain, pos belanja yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di desa justru mengalami pengurangan signifikan.
Dana Desa yang dikucurkan untuk Kabupaten Gorontalo berkurang Rp82,99 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk ekstra hati-hati dalam mengalokasikan belanja, memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan.
Ada lima sektor utama yang menjadi fokus dalam perubahan anggaran ini. Pertama, pemenuhan hak keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah desa menjadi prioritas mutlak. Kedua, keberlanjutan pembangunan di desa tetap dijaga agar program yang sudah berjalan tidak terhenti di tengah jalan.
Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta upaya menjaga daya beli masyarakat juga masuk dalam daftar prioritas. Yang tak kalah penting, penguatan ekonomi kerakyatan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong agar roda ekonomi lokal tetap berputar.
Kesamaan langkah Sofyan dan Tonny tidak berhenti pada pembahasan anggaran tahun ini. Keduanya telah menyiapkan peta jalan pembangunan untuk tahun 2027 dengan program yang lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung bagi warga.
Sektor ekonomi kerakyatan, pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan menjadi sektor yang terus didorong. Targetnya jelas: pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat bawah.
Peran Wakil Bupati Tonny S. Junus dalam memastikan agenda strategis pun tak kalah penting. Ia aktif mendampingi dan mewakili bupati untuk mengawal kepentingan daerah, termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo.
Harmoni kepemimpinan ini menjadi modal berharga. Dengan prioritas yang berpijak pada kebutuhan masyarakat, kehati-hatian dalam mengelola anggaran, dan konsistensi dalam mengawal agenda pembangunan, duet Sofyan–Tonny berupaya membawa Kabupaten Gorontalo bergerak maju secara berkelanjutan.