KOTA GORONTALO — Musyawarah Provinsi V Kadin Gorontalo resmi dibuka Gubernur Gusnar Ismail. Agenda utama forum ini adalah pemilihan ketua umum untuk masa bakti 2026-2031, dengan peserta yang datang dari pengurus daerah dan sejumlah tokoh nasional.
Gusnar menempatkan Kadin bukan sekadar organisasi pengusaha, melainkan jalur kedua yang harus dibuka pemerintah daerah selain lobi ke kementerian.
"Ketika kami berjuang di Jakarta mencari peluang-peluang anggaran untuk Gorontalo, jalurnya adalah kementerian. Tetapi ada satu jalur yaitu dunia usaha yang harus kami buka lebih lanjut dan di situlah peran Ketua Kadin Gorontalo," kata Gusnar.
Gusnar membeberkan sejumlah peluang yang sudah terbuka di tingkat pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan disebut menjanjikan pembangunan industri di Gorontalo jika daerah mampu menghasilkan komoditas rumput laut 100 ton per tahun.
Dari sektor peternakan, Menteri Pertanian siap membangun rumah potong hewan dengan syarat Gorontalo berani mengembangkan peternakan sapi. Dua tawaran itu, menurut Gusnar, tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan APBD.
"Persoalannya siapa yang akan menggerakkan ini? Mengandalkan APBD tidak mungkin. Harus pihak swasta dan pengusaha yang menggerakkan. Harapan saya, teman-teman Kadin yang akan menjadi motor penggerak dan poros utama membangun Gorontalo," ujar Gusnar.
Gubernur meminta seluruh peserta Musprov menjaga suasana tetap kondusif selama proses pemilihan berlangsung. Beda pilihan dalam organisasi, katanya, adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa.
Forum ini dihadiri anggota Komisi XI DPR RI Rusli Habibie dan anggota DPD RI Fadel Muhammad. Dari pengurus pusat Kadin hadir Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum, HAM, serta Sarana dan Prasarana Azis Syamsuddin.
Turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, dan Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro.
Nama ketua umum terpilih nantinya akan langsung berhadapan dengan target mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Posisi Kadin dinilai menentukan seberapa cepat peluang dari kementerian bisa diterjemahkan menjadi proyek nyata di Gorontalo.
Kepengurusan periode 2026-2031 juga diharapkan menjembatani kepentingan pengusaha lokal dengan program pemerintah provinsi. Tanpa motor penggerak dari dunia usaha, sejumlah janji pembangunan industri berisiko berhenti di tahap wacana.