GORONTALO — Proyeksi pendapatan daerah 2027 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 407 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp 797 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 400 juta. Angka tersebut belum memperhitungkan potensi penerimaan dari pungutan dan bagi hasil pertambangan rakyat.
Gubernur Gusnar Ismail menyebut penurunan transfer ke daerah masih akan berlanjut pada 2027. Ia membandingkan tren APBD Provinsi Gorontalo dalam empat tahun terakhir yang terus menyusut.
"In 2027, we will still experience a decline in transfers to the regions. We can see that the APBD for 2024 was IDR 1.9 trillion, for 2025 IDR 1.8 trillion, for 2026 IDR 1.6 trillion, and in 2027 it is IDR 1.2 trillion. The question now is, where should we direct this miniscule APBD for the people of Gorontalo?" ujar Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Target Indikator Pembangunan di RPJMD 2027
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Gorontalo tetap menargetkan sejumlah indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2027. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi 5,74 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 12,78 persen, tingkat pengangguran terbuka 2,95 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,1.
"It feels like with an IDR 1.2 trillion APBD, we have to expect a massive figure to achieve the budget. However, we remain optimistic due to the presence of specific and strategic development programs for the 2027 fiscal year," kata Gusnar.
Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas Utama
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memprioritaskan program strategis di sektor infrastruktur dan pendidikan. Program lain yang masuk daftar prioritas meliputi modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pembangunan perumahan, pertanian, serta hilirisasi sektor peternakan dan perikanan.
Gusnar juga menekankan pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pertambangan rakyat. Beberapa wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo saat ini masih dalam proses pengajuan dan penyelesaian dokumen dengan pemerintah pusat.
