BOALEMO — Pelatihan yang diikuti 350 peserta dalam dua angkatan itu menyasar kesiapan sumber daya manusia, khususnya bendahara, agar pengelolaan dana koperasi berjalan profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penutupan kegiatan turut dihadiri Asisten Deputi Rantai Pasokan Kementerian Koperasi RI, Moh. Amin Nurhakim.
Gusnar menempatkan bendahara sebagai posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Tanggung jawab mengelola keuangan menuntut kemampuan administrasi, pemahaman yang memadai, dan integritas.
Menurut Gusnar, kehadiran Koperasi Merah Putih harus menjadi momentum membangun kembali kekuatan koperasi sebagai wadah ekonomi masyarakat. Tujuan itu hanya tercapai bila pengelolaannya didukung tenaga profesional yang memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia mengingatkan pengalaman masa lalu menunjukkan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan menghidupkan kembali semangat berkoperasi dengan sistem pengelolaan yang lebih baik.
"Para manajer, bendahara harus ikut pelatihan. Jangan koperasi ini dikelola dengan tidak cukup pengetahuan. Sekarang koperasi dikelola secara profesional, salah satunya lewat penyiapan kader SDM melalui diklat. Nah, Bapak Ibu sudah melewatinya, sekarang tinggal satu lagi syaratnya, yaitu benar-benar Bapak Ibu bendahara bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya," kata Gusnar.
Gusnar meminta koperasi tidak hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam. Koperasi Merah Putih harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat dan mendorong kemakmuran bersama.
Para peserta pelatihan diminta mempersiapkan diri secara mental maupun kemampuan teknis sebelum menjalankan tugas di masing-masing koperasi.
"Siapkan mental sekarang untuk terjun menangani koperasi. Jangan khawatir, kami pemerintah dari Koperasi pusat hingga kabupaten terus memantau dan memandu Bapak Ibu semua. Yang penting jujurlah bekerja karena itu modal utama mengelola koperasi," tegasnya.
Laporan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mencatat dari total 729 KDKMP, sebanyak 205 koperasi telah menyelesaikan pembangunan dan 43 masih dalam proses. Sebanyak 248 koperasi telah memiliki gerai.
Sebanyak 129 koperasi telah menyelesaikan verifikasi dan validasi, serta 78 koperasi telah terinput dalam BAVV Simkopdes. Untuk mendukung operasionalnya, Provinsi Gorontalo masih membutuhkan 129 tenaga manajer koperasi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap peningkatan kapasitas bendahara dan penguatan kompetensi pengelola membuat Koperasi Merah Putih tumbuh dengan tata kelola keuangan yang sehat dan akuntabel. Koperasi diharapkan tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.