KOTA GORONTALO — Kepala Tenaga Kerja, Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menilai aspirasi masyarakat Suwawa perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurut dia, empat isu yang diangkat TOMITA—lingkungan, hak masyarakat adat, kesempatan kerja lokal, dan pemerataan manfaat pertambangan—tidak bisa dijawab dengan satu kali pertemuan saja.
Wardoyo menyebut penyelesaiannya harus lewat dialog konstruktif, verifikasi data, dan pemeriksaan terhadap kewajiban perusahaan. Ia menegaskan investasi tambang tetap harus menguntungkan daerah, tapi pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
"Prinsipnya, investasi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan lingkungan, serta hak-hak masyarakat," ujarnya.
Empat Hal yang Diminta Diklarifikasi ke PT GM
Langkah konkret pertama yang disebut Wardoyo adalah meminta klarifikasi PT GM. Ada empat hal yang diminta dijelaskan perusahaan: program pemberdayaan masyarakat, realisasi CSR, pelibatan tenaga kerja lokal, dan mekanisme penanganan pengaduan.
Permintaan itu menyasar langsung tuntutan warga Suwawa yang menilai manfaat tambang belum merata di kampung mereka. Wardoyo tidak merinci berapa nilai CSR yang sudah terealisasi maupun jumlah pekerja lokal yang terserap.
Selain klarifikasi ke perusahaan, pemerintah provinsi diminta memfasilitasi dialog dengan masyarakat. Koordinasi penyelesaian juga perlu dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi, karena persoalan tambang bersinggungan dengan dinas lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan pemerintah kabupaten.
Ruang Aspirasi Dibuka, Dugaan Pelanggaran Tetap Diverifikasi
Wardoyo menempatkan dua hal secara berimbang. Aspirasi warga harus tetap mendapat ruang, sementara setiap dugaan pelanggaran hukum mesti diverifikasi dan ditangani lewat prosedur yang berlaku.
Pendekatan itu, katanya, agar penyelesaian berjalan objektif dan mengedepankan kepastian hukum. Ia juga menekankan hasil akhirnya harus berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Belum ada keterangan dari pihak PT GM maupun perwakilan TOMITA dalam bahan resmi Diskominfotik Pemprov Gorontalo tersebut. Jadwal pertemuan klarifikasi dan dialog dengan warga Suwawa juga belum disebutkan.
