GORONTALO — Isu perpecahan di tubuh koalisi pemerintahan Provinsi Gorontalo ditepis tegas oleh Ketua Satgas DPD Partai Demokrat Gorontalo, Helmi Rasid. Ia menyebut informasi yang mengarah pada penarikan dukungan Partai Golkar terhadap Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai pembodohan publik.
Helmi menegaskan bahwa rapat internal Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas evaluasi kinerja pemerintahan adalah hal yang lumrah. Aktivitas serupa juga kerap dilakukan oleh fraksi lain di DPRD sebagai bagian dari tugas pengawasan.
Logika Politik yang Jomplang
Menurut Helmi, narasi yang dibangun tidak masuk akal secara logika politik. Ia menyoroti posisi Idah Syahidah yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo, sehingga mustahil partainya sendiri justru meninggalkan koalisinya.
“Logikanya, Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar, kemudian Golkar diisukan meninggalkan koalisi pemerintahan Gusnar-Idah. Ini menjadi lucu, dan opini sesat seperti ini perlu diluruskan,” tegas anggota Fraksi Demokrat Boalemo itu.
Evaluasi Bukan Hanya Milik Golkar
Helmi menambahkan, Partai Demokrat sebagai salah satu pengusung juga telah melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pemerintahan Gusnar-Idah. Satgas Partai Demokrat yang dibentuk jauh sebelumnya sudah menjalankan fungsi serupa untuk memproyeksikan langkah partai menghadapi Pemilu 2029.
“Jadi bukan hanya Fraksi Golkar yang melakukan evaluasi terhadap Pemerintahan Gusnar-Idah. Kami Partai Demokrat yang juga pengusung, sudah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini. Dan tentunya, semua fraksi dan partai politik, memiliki hak yang sama untuk mengevaluasi,” bebernya.
Dinamika Politik Biasa, Bukan Pertanda Keretakan
Ia menilai dinamika politik yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Komunikasi antar partai koalisi dinilai tetap berjalan baik, dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk perbaikan pembangunan Gorontalo ke depan.
“Dinamika politik dalam pemerintahan, sudah hal yang biasa. Semua cukup dengan komunikasi yang baik lintas partai. Jadi kalau ada yang mengaitkan Golkar akan meninggalkan pemerintahan Gusnar-Idah, itu opini sesat yang sengaja dibuat oleh orang yang memiliki penyakit hati,” ketusnya.
Sebelumnya, beredar pemberitaan yang dinilai tendensius dan tidak berimbang terkait sikap Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Gorontalo. Padahal, kegiatan rapat internal dan evaluasi yang dilakukan fraksi merupakan mekanisme kerja rutin yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
