GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat tren peningkatan kerusakan lahan yang signifikan berdasarkan data periode 2020 hingga 2024. Dalam rapat koordinasi sektor kehutanan di Aula BPDAS Bone Limboto, Selasa (5/5/2026), Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekologi daerah yang kian rentan.
Gusnar menegaskan bahwa penanganan lahan kritis tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Ia menginstruksikan adanya kolaborasi lintas sektor, terutama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Kehutanan, untuk mengintervensi perluasan lahan kritis yang kini mencapai ratusan ribu hektar tersebut.
Data terbaru menunjukkan total luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo meroket dari 217.177 hektar pada 2020 menjadi 304.073 hektar pada 2024. Kenaikan sekitar 40 persen ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan rehabilitasi hutan dan lahan secara masif.
Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan beban kerusakan terberat, yakni mencapai 91.458 hektar pada 2024. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas lahan kritis sebesar 68.682 hektar. Lonjakan angka ini dinilai memerlukan langkah penanganan yang terkoordinasi antara kabupaten dan provinsi.
Sebagai langkah teknis di lapangan, Gubernur Gusnar Ismail mendorong implementasi terasering pada seluruh lahan pertanian yang memiliki tingkat kemiringan di atas 30 persen. Pola tanam ini dianggap paling efektif untuk menahan laju erosi di wilayah perbukitan yang selama ini menjadi penyumbang utama lahan kritis.
Gusnar mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan para bupati untuk memastikan program ini berjalan di tingkat tapak. Meski membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ia optimistis sistem terasering akan memperbaiki struktur tanah sekaligus menjaga produktivitas petani dalam jangka panjang.
“Kalau saya di pemkab sudah berbicara dengan para bupati untuk mulai mencoba mengimplementasikan terasering. Kita wujudkan. Kalau terjadi terasering, mudah-mudahan lahan kritis ini juga mulai berkurang,” ujar Gusnar Ismail.
Selain fokus pada perbaikan fisik lahan, Pemprov Gorontalo tengah memperjuangkan penguatan kelembagaan dengan mengusulkan pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) khusus Gorontalo. Kehadiran balai mandiri ini dianggap krusial untuk melindungi kekayaan flora dan fauna endemik yang menjadi nilai strategis daerah.
Gusnar menyatakan kesiapannya untuk melobi langsung pejabat di Kementerian Kehutanan guna memastikan program penghijauan dan usulan BKSDA ini mendapat dukungan penuh dari APBN. Menurutnya, daya tawar Gorontalo di pusat akan semakin kuat jika daerah memiliki program kerja yang konkret dan terukur.
“Jadi kita target, kita usulkan BKSDA, kemudian harus kita barengi dengan program terasering di Gorontalo dan penghijauan agar supaya kementerian juga bisa tertarik untuk membantu kita semua,” tegas Gusnar.