BONE BOLANGO — Isu miring yang menyebut keluarga Bupati Bone Bolango meminta sumbangan untuk pesta pernikahan sang putri langsung dipatahkan oleh jajaran pemerintah kabupaten. Narasi yang belakangan ramai di media sosial itu dinilai sebagai upaya mencederai nama baik pemerintah daerah di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
Verifikasi ke Seluruh Pimpinan OPD: Tak Ada Permintaan Sumbangan
Sekda Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengaku pihaknya langsung bergerak cepat melakukan konsolidasi dan verifikasi setelah kabar tersebut menyebar. Hasilnya, tidak ada satu pun pimpinan OPD yang membenarkan tuduhan adanya permintaan bantuan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.
"Secara tegas kami sampaikan, hasil verifikasi menunjukkan tidak ada satu pun pimpinan OPD yang membenarkan tuduhan tersebut," kata Iwan, Selasa.
Sebagai panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bone Bolango, ia menegaskan bahwa bupati beserta keluarga tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apa pun kepada OPD. Tuduhan itu, menurutnya, adalah opini menyesatkan yang membangun persepsi negatif di publik.
Anggaran Daerah Terbatas, Urusan Pribadi Tak Mungkin Dibebankan ke Pemda
Iwan juga menyoroti situasi fiskal daerah yang sedang tidak longgar. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah justru bersikap sangat hati-hati dan tidak mungkin membebankan urusan pribadi kepada perangkat daerah. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Bone Bolango dipastikan berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh menghindari praktik-praktik yang mengarah pada tindakan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), maupun gratifikasi. "Informasi tersebut dipastikan sama sekali tidak benar dan jauh dari kenyataan," tegas Iwan.
Langkah Hukum: Somasi Disiapkan untuk Efek Jera
Pemkab Bone Bolango tidak tinggal diam. Iwan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan tim hukum untuk melayangkan somasi terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi tanpa dasar fakta tersebut. Langkah ini diambil sebagai efek jera agar penyebaran informasi palsu tidak menjadi preseden buruk di masyarakat.
"Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengedepankan budaya tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum mempercayai dan menyebarluaskan di media sosial," imbuhnya.
