GORONTALO — PT DSI akan menjadi satu-satunya gerbang ekspor untuk komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan nikel. Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2026), menyebut pembentukan BUMN ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi. "Kebijakan ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis," ujarnya.
Skala produksi komoditas ini sangat besar. Produksi CPO Indonesia mencapai 47–50 juta ton per tahun dengan nilai ekspor sekitar US$28–30 miliar (sekitar Rp 536 triliun). Sektor batu bara mencatat produksi di atas 800 juta ton pada 2024, dengan ekspor lebih dari 500 juta ton dan nilai di atas US$30 miliar. Sementara itu, nilai ekspor produk hilir nikel telah melonjak ke kisaran US$20–30 miliar per tahun.
Praktik under invoicing selama ini menjadi celah yang merugikan penerimaan negara. Dengan adanya PT DSI, pemerintah ingin memperbaiki validitas data perdagangan dan menekan trade mis-invoicing—yaitu ketidaksesuaian antara data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan. Nurdin menegaskan, "Pembentukan BUMN Ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3."
Pengawasan diperketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha eksportir SDA memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia melalui bank-bank Himbara.
Nurdin menekankan bahwa komoditas sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi juga menghidupi jutaan petani, pekerja logistik, dan industri turunannya. "Komoditas sawit bukan hanya menopang ekspor, tetapi juga menghidupi jutaan petani, pekerja, pelaku logistik, dan industri turunannya," kata politikus Partai Golkar itu. Hal serupa berlaku di sektor batu bara dan nikel, yang menjadi penopang utama devisa dan penerimaan negara.
Dengan hadirnya PT DSI, ia meyakini akan memacu BUMN lain dan perusahaan swasta nasional untuk mempercepat hilirisasi. "Ini tentu salah satu strategi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mewujudkan kedaulatan ekonomi sehingga kekayaan alam Indonesia bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Nurdin.