GORONTALO — Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi langsung menuai respons dari kalangan akademisi. Dr. M. Firmansyah, pengamat ekonomi Universitas Mataram (Unram), menilai kebijakan ini bukan sekadar soal biaya transportasi. Lebih dari itu, kata dia, ini adalah ancaman nyata terhadap struktur konsumsi rumah tangga Indonesia.
Firmansyah menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dan produk non-subsidi sejenis berpotensi memicu perpindahan massal pengguna. Kelompok menengah yang selama ini memilih BBM oktan tinggi untuk menjaga performa mesin, kemungkinan besar akan beralih ke Pertalite.
“Ketika banyak kalangan menengah menggunakan Pertamax karena pertimbangan mesin kendaraan yang lebih baik, sementara sebenarnya mereka masih berhak menggunakan Pertalite, maka ada kemungkinan mereka beralih,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat, 12 Juni 2026.
Fenomena ini perlu diantisipasi pemerintah. Sebab, lonjakan konsumsi Pertalite berpotensi melampaui kuota yang telah ditetapkan.
Dampak yang lebih dalam justru dirasakan kelas menengah. Firmansyah menyoroti bahwa kelompok ini nyaris tidak memiliki akses terhadap program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai atau subsidi pangan yang biasa diterima kelompok miskin.
“Biasanya kelompok miskin masih memiliki bantalan berupa bantuan sosial dan berbagai program subsidi. Sementara kelas menengah belum memiliki mekanisme perlindungan seperti itu. Karena itu mereka juga memiliki risiko ekonomi yang cukup besar ketika pengeluaran rutin terus meningkat,” jelasnya.
Tekanan ini diperparah oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang baru diumumkan. Kebijakan itu berpotensi menahan laju konsumsi dan meningkatkan biaya pinjaman. Ketika pengeluaran rumah tangga membengkak, ruang belanja untuk barang dan jasa lainnya menyempit.
Firmansyah menekankan, perlambatan konsumsi kelas menengah akan langsung berdampak pada perputaran ekonomi daerah. Sebab, kelompok ini adalah motor utama konsumsi domestik yang menggerakkan pasar tradisional, warung, dan usaha mikro kecil.
“Kalau belanja rutin mereka berkurang, tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi daerah. Karena kelas menengah inilah yang banyak berbelanja di pasar, warung-warung, dan berbagai sektor usaha lainnya,” ujarnya.
Menghadapi situasi ini, Firmansyah memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah daerah. Langkah paling mendesak adalah menghindari kebijakan yang menambah pengeluaran masyarakat, seperti menaikkan pajak daerah atau retribusi.
“Sebisa mungkin pemerintah daerah jangan menambah beban pengeluaran masyarakat. Misalnya dengan tidak menaikkan pajak atau retribusi daerah,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali meskipun biaya distribusi meningkat akibat kenaikan harga BBM.
“Yang tidak kalah penting adalah memperkuat produksi kebutuhan masyarakat di daerah agar harga-harga tetap terkendali,” pungkasnya. Pemerintah juga diminta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dalam beberapa bulan ke depan untuk mencegah lonjakan harga yang bisa memperbesar tekanan daya beli masyarakat.