GORONTALO — Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa angka Rp 18.040 per liter yang tercetak di struk pembelian bukanlah harga jual resmi. Ia menegaskan, harga tersebut merupakan simulasi harga keekonomian yang digunakan untuk keperluan internal sistem pencatatan.
"Angka itu adalah harga normal atau harga keekonomian yang tertera di sistem. Bukan harga yang dibayar konsumen di SPBU," ujar Heppy dalam keterangan resmi, kemarin.
Heppy menambahkan, harga jual Pertalite di tingkat konsumen masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni Rp 10.000 per liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual itulah yang ditanggung negara melalui kompensasi atau subsidi.
Menurut Heppy, pencantuman harga normal di struk merupakan fitur standar sistem mesin EDC (Electronic Data Capture) di SPBU. Sistem tersebut otomatis menghitung harga keekonomian berdasarkan formula yang ditetapkan, tanpa mengubah nominal transaksi yang dibayar konsumen.
Ia mengibaratkannya seperti struk belanja di minimarket yang mencantumkan harga sebelum diskon dan setelah diskon. Konsumen tetap membayar harga setelah subsidi, bukan harga normal yang tertera.
Pertamina memastikan tidak ada perubahan mekanisme penjualan Pertalite. Masyarakat tetap membeli BBM jenis tersebut sesuai harga yang terpampang di papan pengumuman SPBU.
Bagi konsumen, tidak ada dampak langsung dari kemunculan angka Rp 18.040 di struk tersebut. Harga yang dibayarkan di kasir tetap Rp 10.000 per liter, sama seperti sebelumnya.
Yang perlu dicermati, angka itu justru menjadi pengingat bahwa harga keekonomian Pertalite saat ini jauh di atas harga jual. Artinya, beban subsidi yang ditanggung negara per liternya mencapai Rp 8.040. Jika konsumsi Pertalite terus meningkat, angka subsidi pun ikut membengkak.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak bingung dengan informasi yang beredar. Perusahaan juga memastikan akan terus menyediakan BBM bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah.