GORONTALO — Politik tidak mengenal puncak yang abadi. Gorontalo tengah membuktikan kebenaran klasik itu. Selama periode 2019–2024, daerah ini menikmati fase yang layak disebut periode emas: representasi politik di hampir seluruh simpul strategis kekuasaan negara.
Rachmat Gobel duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI, Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Suharso Monoarfa memimpin Kementerian PPN/Bappenas, Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Roem Kono dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina, serta Danny Pomanto memimpin Kota Makassar. Konstelasi ini nyaris tak tertandingi oleh provinsi lain dengan ukuran demografi serupa.
Ironisnya, puncak representasi politik itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Gorontalo masih bergulat dengan kemiskinan tinggi, ketergantungan fiskal pada pusat, keterbatasan investasi, dan lapangan kerja yang tak tumbuh secepat harapan. Teori elite Pareto dan Mosca mengingatkan: keberadaan elite lebih banyak menentukan distribusi kekuasaan, bukan otomatis kesejahteraan.
Pembangunan daerah, menurut analisis Dr. Funco Tanipu dari The Gorontalo Institute, tidak cukup ditopang figur besar. Dibutuhkan institusi kuat, birokrasi efektif, dan kepemimpinan kolektif yang mampu mengubah akses politik menjadi kebijakan berdampak langsung.
Pemilu 2024 mengakhiri era tersebut secara drastis. Rachmat Gobel tidak lagi menjadi Wakil Ketua DPR RI dan wafat pada Juli 2026. Fadel Muhammad kini menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI. Zainudin Amali meninggalkan kabinet dan fokus sebagai Wakil Ketua PSSI. Suharso Monoarfa mengelola bisnisnya, Sandiaga Uno kembali ke dunia usaha, sementara Roem Kono menjadi penasihat di Partai Golkar.
Berakhirnya generasi ini bukan sekadar pergantian jabatan. Gorontalo hari ini masih memiliki wakil di DPR RI dan DPD RI, tetapi posisi mereka lebih banyak pada fungsi representasi konstitusional—legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran. Yang hilang adalah figur pengarah agenda nasional, pemimpin komisi strategis, atau tokoh yang membentuk arah kebijakan di tingkat pusat.
Pergeseran ini disebut Dr. Funco Tanipu sebagai transisi dari politik kepemimpinan menuju politik representasi. Gorontalo masih hadir di Senayan, tetapi tidak lagi di ruang inti tempat keputusan nasional dirumuskan.
Persoalan paling mendasar bukan kehilangan tokoh senior, melainkan belum tampaknya generasi penerus dengan daya jangkau nasional setara. Dalam ilmu politik, kondisi ini disebut persoalan sirkulasi elite. Jika satu generasi selesai menjalankan perannya, harus tersedia generasi berikutnya yang siap mengambil alih. Apabila regenerasi tersendat, pengaruh politik suatu daerah akan ikut menurun.
Sejarah Indonesia menunjukkan daerah yang mampu mempertahankan pengaruh nasional adalah yang berhasil menyiapkan kader secara berjenjang. Tanpa itu, periode emas Gorontalo berisiko menjadi catatan sejarah tanpa kelanjutan.