GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo memfinalisasi daftar data daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Langkah ini diambil agar perencanaan pembangunan ekonomi daerah semakin kuat melalui kebijakan yang integratif antarsektor dan makro ekonomi.
Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo, Sumarto Biki, mengatakan data yang disusun merupakan data sektoral yang akan diintegrasikan dengan data makro ekonomi dari BPS. "Data yang nanti kita hasilkan bentuknya adalah data sektor. Ketika dihubungkan dengan data makro ekonomi, bahan sandingannya adalah sumber data ekonomi makro yang dihasilkan oleh pembina data dalam hal ini BPS," katanya di Gorontalo, Selasa.
Pemadanan data sektoral dengan indikator ekonomi makro bertujuan melihat hubungan dan interoperabilitas antarkeduanya. Integrasi ini diyakini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah.
"Nanti kita akan melihat kesenjangan ekonomi seperti apa, potensi ekonomi Provinsi Gorontalo seperti apa, prospek usaha ekonomi ke depan seperti apa. Itu akan terlihat ketika kedua data tersebut saling dibandingkan," ujar Sumarto.
Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan ekonomi, memetakan potensi unggulan, serta menyusun strategi pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Hasil akhirnya berupa daftar data sektoral yang menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan di berbagai sektor pemerintahan.
Sumarto menegaskan data merupakan fondasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Semua itu bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat.
Penyusunan daftar data daerah ini merupakan bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Gorontalo. Kegiatan finalisasi tersebut masuk dalam tahapan kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Provinsi Gorontalo yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Proses ini melibatkan kolaborasi Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.