GORONTALO — Gubernur Aceh secara resmi menetapkan berakhirnya masa tanggap darurat bencana dan memulai tahap rehabilitasi. Keputusan ini diumumkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi terkini di wilayah terdampak. Anggaran sebesar Rp58,9 triliun telah disiapkan untuk mendukung seluruh proses pemulihan.
Dana Rp58,9 triliun akan difokuskan pada beberapa sektor utama. Prioritas pertama adalah rehabilitasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Prioritas kedua mencakup pemulihan sektor ekonomi masyarakat, termasuk bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan psikososial bagi korban bencana. Langkah ini dinilai krusial untuk mengembalikan kondisi mental masyarakat yang terdampak. Proses rehabilitasi akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2028.
Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah membentuk tim pengawas khusus. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Mekanisme pelaporan berkala akan diterapkan setiap tiga bulan sekali.
“Kami berkomitmen penuh terhadap transparansi penggunaan dana rehabilitasi. Setiap tahapan akan diaudit oleh lembaga independen,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam keterangan resmi. Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diharapkan.
Pemerintah Aceh menargetkan 80 persen infrastruktur vital dapat pulih dalam dua tahun pertama. Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi fokus tambahan setelah infrastruktur dasar. Beberapa daerah terpencil masih menghadapi kendala akses logistik dan distribusi material.
Koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi. Kementerian terkait telah menjanjikan dukungan teknis dan pendampingan selama masa pemulihan. Pemerintah Aceh optimistis target pemulihan dapat tercapai sesuai jadwal.
Warga di wilayah bencana mulai merasakan perubahan setelah fase rehabilitasi dimulai. Program hunian sementara bagi pengungsi terus diperbaiki kualitasnya. Bantuan logistik tetap disalurkan secara rutin hingga masyarakat benar-benar mandiri.
Pemerintah juga membuka posko pengaduan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan. Setiap keluhan akan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 3x24 jam. Langkah ini untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari program pemulihan.