GORONTALO — Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara. Raihan ini menjadi modal penting bagi Ternate untuk terus berbenah, tidak hanya dalam hal administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan kepastian hukum bagi warganya.
Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat atas kontribusi mereka. Menurutnya, penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Capaian ini bukan akhir dari kerja keras, tetapi menjadi pelecut semangat untuk terus membenahi pelayanan publik dan kepastian hukum di Kota Ternate," ujar Tauhid usai menerima penghargaan.
Di luar sektor reformasi hukum, apresiasi juga datang untuk Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Ternate. Lembaga ini berhasil mendapatkan lima Sertifikat Hak Cipta atas motif khas daerah yang terdaftar di Kementerian Hukum.
Ketua Dekranasda Kota Ternate, Marliza M. Tauhid, menerima langsung sertifikat tersebut. Berikut daftar motif yang telah dilindungi:
Perlindungan hukum atas motif-motif ini menjadi langkah strategis untuk menjaga kekayaan intelektual lokal dari klaim pihak asing. Dengan adanya sertifikat ini, para perajin batik dan tenun di Ternate memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan produknya.
Sektor pelayanan hukum di tingkat masyarakat juga mencatatkan prestasi membanggakan. Kelurahan Akehuda berhasil meraih penghargaan sebagai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terbaik. Pengakuan ini menunjukkan bahwa layanan konsultasi dan bantuan hukum di kelurahan tersebut berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya langsung oleh warga.
Tauhid menambahkan, "Predikat Sangat Baik pada Indeks Reformasi Hukum ini menjadi bukti komitmen Pemkot Ternate dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi warga. Prestasi ini kian lengkap dengan kontribusi luar biasa dari Dekranasda serta Kelurahan Akehuda."
Rangkaian penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Maluku Utara. Acara tersebut turut dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, jajaran pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta pemerintah kabupaten/kota penerima penghargaan lainnya. Kehadiran tokoh masyarakat juga mewarnai jalannya acara yang menjadi ajang penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini.