GORONTALO — Arah kebijakan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun depan mulai dirancang. Sejumlah pejabat perencana perangkat daerah menggelar pertemuan untuk membahas strategi peningkatan nilai SAKIP, didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Sugondo Makmur.
Sugondo tidak sendiri dalam rapat tersebut. Ia didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Inspektur Daerah, serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Kehadiran inspektur menjadi sinyal bahwa pengawasan internal ikut diprioritaskan dalam proses evaluasi kinerja ini.
Evaluasi Berkala oleh Kementerian PANRB
SAKIP merupakan instrumen yang memastikan setiap penggunaan anggaran pemerintah berorientasi pada hasil, bukan sekadar proses. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dalam satu kerangka akuntabilitas.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi secara berkala. Hasilnya dituangkan dalam bentuk predikat berjenjang, mulai dari AA, A, BB, B, CC, C, hingga D, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi.
Kreativitas ASN Jadi Kunci Utama
Sugondo menegaskan bahwa peningkatan predikat tidak bisa dicapai hanya dengan dokumen yang rapi. Ia mendorong aparatur sipil negara untuk bekerja kreatif dan efektif dalam menyelesaikan tugas pokoknya.
"ASN yang unggul dan tangguh diukur dari kreativitas dan kemampuannya menyelesaikan tugas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berinovasi dan melengkapi seluruh dokumen administrasi kinerja," tegasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa birokrasi kerap menghadapi kendala fiskal, namun inovasi tidak selalu bergantung pada besaran anggaran.
Insentif untuk Perencana OPD
Sebagai bentuk motivasi, pemda mewacanakan pemberian honor tambahan bagi para perencana. Skema ini direncanakan masuk dalam Anggaran Perubahan APBD 2026, dengan syarat target predikat SAKIP meningkat dari capaian sebelumnya.
Kebijakan insentif ini diharapkan mendorong percepatan kerja di tingkat organisasi perangkat daerah. Sugondo meminta seluruh perencana OPD bergerak cepat dan membangun koordinasi yang solid.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan bukti pendukung atau eviden kinerja yang transparan dan akuntabel. Dokumen tersebut harus mencerminkan keterkaitan logis antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan hasil kinerja.
Pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sendiri ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan begitu, akuntabilitas instansi meningkat sekaligus membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
