GORONTALO — Perjalanan sistem pembayaran berbasis kode QR di Indonesia memasuki tonggak baru. Dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan bahwa ekosistem QRIS saat ini ditopang oleh 96 bank, 60 penyedia non-bank, dan empat switching.
"Lalu merchant, pedagangnya yang menerima QRIS itu sudah 45 juta. Ini lebih besar daripada penduduk tetangga," kata Filianingsih di Lampung, pekan ini.
Filianingsih menegaskan bahwa adopsi massal ini tidak lepas dari peran QRIS sebagai penyelamat transaksi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Saat pembatasan sosial diberlakukan, teknologi ini memungkinkan pembayaran tetap berjalan tanpa kontak fisik antarpihak.
"Dia (QRIS) penyelamat pada saat COVID, transaksi tetap berjalan karena bisa tanpa tatap muka dilakukan pembayaran," ujarnya.
Kini, di usianya yang menginjak tujuh tahun, QRIS tidak hanya beroperasi di pasar domestik. BI telah memperluas konektivitas pembayaran lintas negara ke enam negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Masyarakat Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut dapat bertransaksi langsung menggunakan ponsel tanpa perlu menukarkan uang tunai ke mata uang lokal.
"Kalau nanti teman-teman pergi ke enam negara itu, tidak perlu pergi ke money changer, tidak perlu tukar uang di sana. Cukup pakai handphone-nya, asal ada saldonya," jelas Filianingsih.
BI tengah mempercepat negosiasi untuk menambah daftar negara mitra konektivitas QRIS. Filianingsih menyebut pembahasan intensif sedang berlangsung dengan Hong Kong, Timor Leste, dan India. Harapan besar juga disematkan pada realisasi kerja sama dengan Arab Saudi.
"Sebentar lagi mudah-mudahan dengan Saudi Arabia. Jadi nanti kalau pergi umroh, pergi haji, tidak perlu tukar-tukar duit. Cukup bawa handphone-nya dan diisi saldonya," kata Filianingsih.
Perluasan ini dinilai strategis mengingat tingginya volume perjalanan umrah dan haji warga Indonesia setiap tahunnya. Integrasi pembayaran diharapkan memangkas kebutuhan fisik mata uang asing dan meningkatkan efisiensi transaksi jamaah.
Filianingsih memproyeksikan prospek ekonomi dan keuangan digital masih sangat besar. BI memperkirakan volume transaksi pada 2030 dapat meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan kondisi saat ini, mencapai 147,3 miliar transaksi.
Lonjakan tersebut akan ditopang oleh kecepatan inovasi teknologi, penetrasi internet yang tinggi, serta dominasi generasi muda dalam struktur demografi Indonesia. "Inovasi itu terjadi setiap jam, setiap menit ada inovasi baru," imbuhnya.
Ke depan, BI meyakini sistem pembayaran akan semakin berorientasi pada kebutuhan konsumen. Teknologi biometrik seperti fingerprint, facial recognition, voice recognition, hingga retina scan diprediksi bakal banyak diadopsi dalam layanan keuangan digital.
Di balik pertumbuhan yang pesat, BI tetap mewaspadai risiko yang menyertai percepatan digitalisasi. Sebagai langkah antisipasi, bank sentral menyiapkan kerangka pengembangan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan melanjutkannya dengan BSPI 2030.
Kerangka tersebut mencakup lima pilar utama: pengembangan infrastruktur, pengaturan industri, inovasi, internasionalisasi, serta pengembangan Rupiah Digital. "Dan juga internasionalisasi dan juga rupiah digital. Ini ke depan kita sedang persiapkan rupiah digital," pungkas Filianingsih.