Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo mencapai Rp6,3 triliun hingga 26 Agustus 2026, atau setara 65,27 persen dari total pagu Rp9,6 triliun. Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II di Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyebut percepatan ini krusial untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan daerah.
GORONTALO — Serapan anggaran negara di Provinsi Gorontalo menunjukkan akselerasi signifikan. Hingga 26 Agustus 2026, realisasi belanja APBN telah mencapai Rp6,3 triliun atau 65,27 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp9,6 triliun. Angka ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang tengah berupaya mengakselerasi berbagai program pembangunan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, mengungkapkan bahwa capaian ini melampaui target di tengah periode Triwulan III yang belum berakhir. Sebelumnya, realisasi belanja hingga 30 Juni 2026 atau akhir Triwulan II baru tercatat sebesar Rp4,9 triliun (51,05 persen).
"Triwulan III belum selesai atau masih satu bulan lagi, tapi kita sudah mencapai 65 persen," kata Arie dalam keterangannya di Gorontalo, Kamis.
Percepatan Realisasi di Atas 60 Persen
Lonjakan realisasi dari 51,05 persen menjadi 65,27 persen dalam kurun waktu kurang dari dua bulan menunjukkan percepatan yang solid. Arie menilai pelaksanaan belanja negara di Gorontalo kini berada di jalur yang sesuai dengan target yang telah direncanakan pemerintah pusat.
Capaian ini menjadi bahan evaluasi utama dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Triwulan II yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo. Rakorev tersebut dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah Provinsi, serta jajaran kepala kantor wilayah dan satuan kerja instansi pusat di daerah.
APBN Sebagai Penggerak Ekonomi dan Bantalan Krisis
Gubernur Gusnar Ismail menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis ganda bagi daerah. Selain sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, APBN juga berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi sekaligus bantalan saat terjadi perlambatan ekonomi nasional maupun regional.
"Oleh karena itu kita melakukan evaluasi terhadap program-program nasional yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, baik yang menjadi atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun yang berada di kantor wilayah dan satuan kerja instansi pusat yang ada di daerah," ujarnya.
Optimalisasi penyerapan anggaran ini dinilai krusial untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di Bumi Hulontalangi. Gusnar menambahkan bahwa dana APBN sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara berkelanjutan.
Fokus Evaluasi Program Prioritas Nasional
Rakorev yang digelar kali ini memfokuskan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh instansi vertikal pusat yang beroperasi di daerah.
Selain dihadiri jajaran pemerintah provinsi, Rakorev juga melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Gorontalo. Sinergi antarinstansi ini diharapkan mampu mengurai hambatan penyerapan anggaran di lapangan, sehingga target realisasi hingga akhir tahun dapat tercapai maksimal.
