GORONTALO — Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Provinsi Gorontalo, Yaser Arafat Dama, menyebut kedudukan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menuntut peran strategis dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, peran itu menjaga keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Rapat koordinasi diikuti Tim GWPP Provinsi Gorontalo bersama perangkat daerah dan instansi yang bertanggung jawab atas Program Prioritas Presiden tahun 2026. Peserta menerima penguatan pemahaman soal pelaksanaan tugas dan kewenangan GWPP, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta tata cara pemantauan dan pelaporan capaian program prioritas nasional melalui Sistem Informasi Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (SIPGWPP).
Melalui mekanisme GWPP dan SIPGWPP, pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden di wilayah provinsi. Yaser menilai mekanisme itu berfungsi sebagai instrumen pendukung pemantauan capaian program, penguat koordinasi lintas sektor, sekaligus penyedia data dan informasi perkembangan pembangunan daerah yang mendukung agenda nasional.
"Mekanisme tersebut menjadi instrumen untuk mendukung pemantauan capaian program, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyediakan data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah dalam mendukung agenda nasional," ujar Yaser.
Sejumlah perangkat daerah dilibatkan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden di Provinsi Gorontalo. Mereka mencakup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; serta Dinas Kesehatan. Sejumlah biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo turut ambil bagian.
Dalam pelaksanaan tugas GWPP tahun 2026, beberapa bidang menjadi perhatian, meliputi pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Rapat juga membahas pemantauan sejumlah Program Prioritas Presiden Tahun 2026. Cakupannya meliputi perizinan berusaha, pengendalian inflasi, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ketahanan pangan, serta penanggulangan tuberkulosis.
Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong seluruh unsur GWPP dan perangkat daerah terkait menyamakan persepsi, memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Seluruh perkembangan pelaksanaan program menjadi bagian dari proses pelaporan melalui SIPGWPP Kementerian Dalam Negeri. Yaser berharap penguatan koordinasi itu mendukung pelaksanaan fungsi GWPP di Provinsi Gorontalo secara lebih terpadu, terukur, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.