GORONTALO — Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Gorontalo menggelar forum koordinasi penyelamatan pangan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (3/9/2026). Pertemuan itu dirancang untuk menekan angka pemborosan pangan (food waste) sekaligus mendukung program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, yang mewakili Sekretaris Daerah, menegaskan persoalan sisa pangan dan kehilangan pangan tidak hanya soal lingkungan. Dampaknya merembet ke stabilitas ekonomi dan potensi gizi masyarakat.
Data Bappenas yang ia kutip menunjukkan timbulan sisa pangan di Indonesia berada pada level mengkhawatirkan. Angka itu dinilai merenggut potensi gizi yang seharusnya bisa dinikmati warga, sekaligus memicu kerugian ekonomi besar.
Strategi Pemprov Gorontalo Menyelamatkan Pangan
Pemerintah daerah menyusun langkah penyelamatan secara sistematis. Pencegahan menjadi prioritas utama melalui koordinasi lintas sektor, advokasi, regulasi kebijakan, dan edukasi publik masif sejak dari hulu.
Pangan berlebih yang masih layak konsumsi akan disalurkan lewat mekanisme donasi higienis kepada masyarakat membutuhkan. Adapun pangan yang sudah tidak layak konsumsi dikonversi menjadi pakan ternak, bahan baku industri, atau pupuk kompos.
Kolaborasi Pentahelix dan Target Dukungan MBG
Jamal Nganro menambahkan bahwa manajemen sisa pangan yang bijak berdampak langsung pada penguatan ketahanan pangan daerah. "Strategi ini dikoneksikan langsung untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis agar berjalan efisien tanpa menyisakan dampak negatif bagi lingkungan," ujarnya saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Kepala DKPTPH Provinsi Gorontalo, Muljady D Mario, menyampaikan gerakan ini mengadopsi pendekatan Pentahelix. Kolaborasi itu menggabungkan peran akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).
"Gerakan penyelamatan pangan harus dimulai dari perubahan cara kita memperlakukan pangan. Pangan yang masih layak konsumsi jangan sampai berakhir menjadi sampah," kata Muljady.
82 Peserta dan Komitmen Aksi Nyata
Forum koordinasi ini dihadiri 82 peserta, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, organisasi wanita, distributor, pelaku usaha ritel, hingga sektor perhotelan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga turut dilibatkan.
Muljady menekankan perlunya sinergi konkret dari tingkat petani, retail, perhotelan, katering, hingga skala rumah tangga. Tujuannya membangun sistem pangan berkelanjutan, bukan sekadar diskusi.
Pemprov Gorontalo berharap forum ini melahirkan regulasi lokal yang menjaga nilai gizi dan ekonomi, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Serambi Madinah.
