GORONTALO — Sekembalinya dari Pinogu pada Rabu pekan lalu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail langsung terbang ke Jakarta menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti komitmen pembangunan akses jalan Tulabolo-Pinogu yang selama ini terkendala status kawasan konservasi. Pembicaraan teknis ditindaklanjuti oleh Deputi Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal bahwa pembangunan jalan akan dimulai dari tahap perencanaan. Gusnar menugaskan Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah untuk membahas lebih rinci dengan deputi yang ditunjuk menteri.
Akses jalan menuju Pinogu harus melintasi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Status kawasan itu lebih ketat dari hutan lindung, sehingga pembangunan infrastruktur memerlukan prosedur tersendiri.
Kondisi tersebut membuat warga Pinogu hidup terisolasi dengan akses jalan yang sempit selama bertahun-tahun. Jalan sepanjang 42 kilometer itu menjadi satu-satunya penghubung darat antara Pinogu dan wilayah lain di Kabupaten Bone Bolango.
Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta menyiapkan tiga dokumen sebelum proyek bisa masuk tahap berikutnya. Ketiganya adalah feasibility study, detail engineering design, serta Analisis Dampak Lingkungan.
Dokumen-dokumen itu diharapkan memperkuat aspek perencanaan pembangunan jalan Pinogu. Bappenas menilai kelengkapan dokumen menjadi syarat utama sebelum anggaran pembangunan bisa dialokasikan.
Gusnar menyampaikan bahwa Menteri PPN/Bappenas pada prinsipnya mendukung pembukaan akses jalan Pinogu. Dukungan itu disampaikan langsung dalam pertemuan yang berlangsung tertutup.
"Pada prinsipnya bapak menteri setuju dan mendukung agar akses jalan Pinogu ini dibuka dan dibangun. Kita mulai dari tahap perencanaan. Usai pertemuan dengan Pak Menteri saya menugaskan Pak Sekda dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas dengan Deputi Infrastruktur yang ditugaskan oleh Pak Menteri," jelas Gusnar.
Penugasan kepada Sekda dan pimpinan OPD menjadi langkah konkret setelah pertemuan di Jakarta. Pembahasan teknis dengan Deputi Infrastruktur diharapkan menghasilkan kerangka kerja yang jelas bagi penyusunan tiga dokumen yang diminta.
Selama ini warga Pinogu mengandalkan jalur darat yang sempit dan rusak untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar. Keterbatasan akses juga menyulitkan distribusi barang kebutuhan pokok dan layanan kesehatan.
Pembukaan jalan yang memadai dinilai dapat memangkas waktu tempuh dan biaya logistik warga. Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan proses perencanaan berjalan sesuai jadwal agar pembangunan bisa segera direalisasikan.