GORONTALO — Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi panggung bagi Wagub Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi pusat ke daerah. Forum bertema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" itu dihadiri gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota dari seluruh Indonesia.
Di sela keseriusan forum, Presiden Prabowo Subianto menyapa Idah secara khusus dari atas podium. Perhatian orang nomor satu di Indonesia itu tertuju pada nama belakang sang Wakil Gubernur.
"Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?" tanya Presiden Prabowo, Kamis (22/10/2026).
Idah langsung berdiri tegak dan menjawab lugas. "Siap, masih, Pak," ujarnya, yang disambut tepuk tangan riuh peserta forum nasional tersebut.
Usai upacara pembukaan, Idah membeberkan kebijakan strategis yang tengah disiapkan kabinet Presiden Prabowo. Pemerintah pusat, katanya, bersiap menggelontorkan alokasi anggaran besar ke daerah pada tahun anggaran mendatang demi menyokong program ekonomi kerakyatan.
"Bapak Presiden ingin memastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga unit keluarga di seluruh pelosok Indonesia mendapatkan peluang nyata untuk tumbuh, memperluas roda usaha, dan mandiri secara finansial. Fondasi ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya mengalir dan dirasakan langsung oleh rakyat kecil," tutur Idah.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pusat yang menempatkan sektor UMKM, pertanian, dan kelautan sebagai garis depan perekonomian nasional.
Idah menekankan perluasan akses keuangan di daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi vertikal yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri lembaga jasa keuangan.
Sinergi itu dinilai krusial agar masyarakat di daerah, khususnya Gorontalo, semakin mudah menjangkau produk dan layanan keuangan modern yang aman sesuai kebutuhan usaha mereka. Akses modal dan fasilitas perbankan yang ramah bagi pelaku usaha kecil menjadi kunci.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Kehadiran dewan baru ini ditargetkan memacu akselerasi inklusi keuangan nasional.
DNKK juga diharapkan memperluas kepemilikan rekening bank bagi warga serta mendongkrak ketahanan finansial masyarakat hingga level keluarga. Melalui kesepakatan Rakornas TPAKD 2026, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempersempit jurang eksklusi keuangan di Tanah Air.