GORONTALO — Kunjungan kerja DPRD Provinsi Gorontalo ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, membawa tiga agenda utama: stabilitas pasokan dan harga pangan, optimalisasi distribusi beras, serta penyerapan hasil pertanian. Rombongan diterima Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto bersama jajaran terkait.
Pertemuan juga membahas kesiapan pasokan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode ketika kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan meningkat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Bulog, dan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pangan serta mengendalikan harga komoditas strategis.
Pengendalian harga pangan menjadi perhatian utama setelah inflasi Provinsi Gorontalo tercatat sekitar 5,38 persen pada September 2026. Angka itu menuntut langkah antisipatif agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Salah satu komoditas yang disorot adalah beras medium yang harganya naik di pasaran. DPRD mendorong ketersediaan stok yang memadai, kelancaran distribusi, dan optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar beras dengan harga terjangkau menjangkau masyarakat secara merata.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto menilai koordinasi dengan Bulog krusial untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga, khususnya menjelang akhir tahun. Ia meminta distribusi beras berjalan lancar, stok tersedia dalam jumlah cukup, dan harga pangan strategis tetap terkendali.
Menurut Mikson, langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat sekaligus mendorong inflasi daerah. Ia secara khusus meminta pelaksanaan program SPHP dioptimalkan di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
Di sisi produsen, Mikson menegaskan kebijakan pangan harus memberi manfaat nyata bagi petani lokal. Sebagai salah satu daerah penghasil jagung, Gorontalo membutuhkan dukungan penyerapan hasil pertanian agar petani memperoleh kepastian pasar dan harga jual yang layak.
"Kami berharap koordinasi dengan Bulog ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat penyerapan hasil pertanian, menjaga ketersediaan stok pangan, serta memastikan distribusi berjalan efektif. Jangan sampai petani kesulitan memasarkan hasil panennya, sementara masyarakat di sisi lain harus menghadapi kenaikan harga pangan," ujar Mikson.
Ia menambahkan, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan instansi terkait harus terus diperkuat agar kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen terakomodasi secara seimbang.
Dalam pertemuan itu, jajaran Bulog memaparkan stok beras yang dikelola secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton. Bulog juga melaporkan penugasan pemerintah untuk menyerap beras setara 4 juta ton pada 2026 telah diselesaikan pada 24 September 2026.
Total penyerapan yang dilaporkan mencapai sekitar 4,2 juta ton, termasuk sisa stok tahun sebelumnya. Angka itu menjadi rujukan DPRD Gorontalo dalam meminta jaminan ketersediaan pasokan menjelang akhir tahun.